Istana Itu Rektorat Kampus

0
95

Oleh : Abdirrohman

Penulis Adalah: Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Lampung

Dalam 3 bulan terakhir ini gonjang ganjing industri pendidikan tinggi negeri selalu dihampiri dengan berita-berita menohok dari pejabat rektorat sebuah kampus. Dari pejabat rektorat yang merangkap jabatan menyalahi statuta lalu statuta yang dirubah demi membenarkan fakta yang sebenarnya salah. Hingga kasus mahasiswa yang bernasib DO (drop out) yang tidak jelas alasan yang mendasarinya.

Kampus sebagai kawah candradimuka yang subur melahirkan bibit-bibit unggul pemimpin dan ruang-ruang diskusi yang melahirkan kajian advokasi masyarakat luas, seakan ditutupi keindahannya dengan segudang gonjang ganjing masalah statuta dan pertornya yang seakan dijadikan alat untuk melahirkan NKK/BKK versi baru saat ini.

Padahal jika kita ingin kembali pada dasar-dasar aturan yang mengeluarkan mahasiswa dari kondisi terkekangnya orde baru (NKK/BKK) bahwa mahasiswa dalam menjalankan roda organisasi kemahasiwaan memiliki prinsip yang harus dipegang teguh dan dihormati oleh para pejabat rektorat, yakni “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa” tertuang pada Pasal 2 SK Mendikbud No. 155 Tahun 1998. Yang dapat kita pahami bahwa secara teknis pengelolaan kegiatan mahasiswa diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa dengan tujuan “pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi” tertuang pada Pasal 1 SK Mendikbud No. 155 Tahun 1998.

Dengan semangat tujuan diatas seharusnya pejabat rektorat dapat memahami dan mendukung penuh agar terciptanya tujuan dan prinsip yang mulian itu. Bukan sebaliknya memiliki pandangan yang keliru dengan menggunakan statuta dan pertor sebagai alat “pengekangan” kegiatan mahasiswa demi memperlancar tujuan-tujuan yang entah pada prinsipnya berpikah pra siapa. Karena jika memang tujuan hadirnya pejabat rektorat ini untuk memajukan tujuan pendidikan tinggi maka sudah sepatutnya prinsip dan tujuan organisasi kemahasiswaan menjadi landasan pejabat rektorat dalam menggunakan kewenangannya pada statuta dan pertor.

Karena dewasa ini, kemunduran dan keruntuhan bangsa kita karena tidak melibatkan kaum muda sebagai subjek pembangunan. Begitupun dilingkup perguruan tinggi, seharusnya dapat melibatkan secara aktif para mahasiswanya dalam mewujudkan rencana strategis kampus. Apalagi yang langsung berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan. Seharusnya pejabat rektorat menghadirkan dirinya ditengah-tengah mahasiswa bukan asik membangun istana rektoratnya dan menjauhkan singgasananya dari ruang-ruang diskusi mahasiswa. Seperti halnya pada pembuatan pertor kemahasiswaan yang seharusnya dibuat berdasarkan kebutuhan mahasiswa bukan sebagai alat “penenang” kegiatan mahasiswa. Karena kondisi kampus yang kondusif diciptakan dengan hijaunya rumput diskusi mahasiswa bukan dengan pagar besi aturan yang dibuat semena-mena.

Semoga kawahcandra dimuka yang dicita-citakan mahasiswa pada kampus bukan sekedar dongeng belaka.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here