Abdul Muhaimin Iskandar : Pajak Pendidikan Bertentangan Dengan Tugas Negara

0
13

Jakarta, Badakpos.com- Wakil ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar kritik rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan undang undang dasar (UUD) 1945 dan bertentangan dengan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“kalau pendidikan dikenakan pajak tentu ini sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Muhaimin. (16/6).

Oleh karena itu, muhaimin tegas menolak rencana pengenaan pajak pada pendidikan dan sembako karena memberatkan rakyat.

Wacana pajak pendidikan juga tidak menjadi relevan dengan amanat reformasi yang porsi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen.

Jika pajak pendidikan dan sembako disahkan maka melanggar UUD pasal 31 ayat tiga  hal tersebut dimaksudkan utamanya meningkatkan kualitas  sumber daya manusia dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

“kok ini malah mau dikenakan pajak, ya jelas tidak sesuai,” ujar Muhaimin.

Dikutip dari antaranews melalui badakpos.comwaccana kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPNMB) 100 persen yang ditanggung pemerintah.

Wacana menggunakan ppn untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui revisi undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi polemic di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. (BP2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here