Agustus Mendatang, Bupati Pandeglang Bakal Rombak Kabinet

Pandeglang, badakpos.com – Bupati Pandeglang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, pada tahun 2019 ini tengah merancang bakal perombakan kabinet atau dirotasi, mutasi, dan promosi pada bulan Agustus mendatang.

Kepala BKD Pandeglang, Fahmi Ali Sumanta mengatakan, bahwa ibu Bupati pokoknya akan merotasi dan mutasi hal yang biasa, dan tidak mesti dibesar-besarkan. Bagiamana pun menurut Fahmi, Bupati punya penilaian. “Kami pansel (panitia seleksi) kemarin hanya menguji, dan wawancara berdasarkan masing-masing pribadinya (pejabat), dari mulai kinerja dia dan latar belakang pendidikan. Itukan sebagai bahan kami menyampaikan ke pimpinan, dan pimpinan yang punya keputusan nyaman dengan siapa,” ujar Fahmi.

Fahmi pun menambahkan, perombakan kabinet bakal dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Hanya saja ia mengaku, untuk tanggal dan kapan dilakukan masih belum dipastikan. “Iya seperti itulah, kalau untuk tanggalnya saya belum bisa memastikan. Tapi intinya memang betul, yang pertama untuk mengisi formasi jabatan eselon III dan IV yang kosong, kedua tentunya ada rotasi di eselon II yang sudah direncanakan,” tambahnya.

Fahmi pun kembali menegaskan, adapun uji kompetensi yang dilakukan pihaknya itu mau tidak mau bakal menjadi bahan digunakan oleh Bupati untuk mengambil kebijakan dalam memutuskan parlemen atau kabinet yang nanti bakal didudukan. “Yang mengikuti uji kompetensi, semuanya eselon II. Saya juga bilang ke Ibu Bupati semuanya saja diuji, karena itu untuk bahan Bupati. Kan ada catatannya si A dan B-nya, ibu tahu lah dengan si A dan si B-nya,” tegasnya.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin enggan mengakui wacana perombakan pejabat tersebut. Pery hanya menjelaskan bahwa rotasi mutasi merupakan bagian dari Pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi. “Ini kan bagian dari reformasi birokrasi meliputi penataan SDM, penataan perubahan manajeman, penataan perundang-undangan, kepegawaian, peningkatan kualitas pelayanan, itu bagian dari reformasi birokrasi. Hal itu bertujuan untuk pelayanan yang prima,” tuturnya.

Menurutnya, perombakan struktur pejabat merupakan hal yang lumrah terjadi. Apalagi bupati memiliki visi misi yang harus segera tercapai. Sehingga butuh pegawai yang bisa membantu mewujudkan target kerja tersebut. “Itu hak bupati karena punya visi misi yang harus dicapai. Maka butuh pegawai yang bisa membantu mewujudkan target kerja itu,” tutupnya. (BP-10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *