Apoteker Tetap Kuat

0
4

 

 

Oleh : Prof. Zullies Ikawati, Ph.D, Apt

Penulis adalah : Akademisi Farmasi UGM

Di tengah hiruk pikuk keresahan sejawat Apoteker terkait dengan terbitnya PMK no 3 th 2020 ttg Klasifikasi dan Perizinan RS, pandangan sejawat dokter Tonang Dwi Ardyanto (Wadir Pelayanan Pendidikan dan Penelitian RS UNS Surakarta) sangat meyejukkan hati. Dari hasil komunikasi dan diskusi saya dengan sejawat dokter Tonang, maka dapat saya sarikan sebagai berikut:

1. Setelah ditanyakan ke Hukor Kemenkes, pembuatan PMK no 3/2020 didasarkan dari UU RS no 44 th 2009.

Dalam UU RS no 44 th 2009 pasal 12, disebutkan bahwa Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan.

Jadi kalau mengacu UU ini, memang harus diterima bahwa tenaga medis dan penunjang medis disebut secara terpisah dari tenaga kefarmasian.

Semua yang diluar tenaga medis dan penunjang medis disebut sebagai non-medis. Nah, jadilah di dalam PMK 3/2020 itu pelayanan farmasi dimasukkan dalam pelayanan non-medis.

2. Namun jangan galau dulu, jika ditelusuri lagi UU ini, maka sebenarnya posisi farmasi tetap kuat, karena pada UU RS 44/2009 pun ada klausul tersendiri untuk Kefarmasian pada pasal 15, yang berbunyi:

(1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.

(2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.

(3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.

(4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Mengacu pada pasal 15 ayat 5 ini, maka munculnya PMK tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS no 72 th 2016 yang menjadi dasar hukum pelayanan kefarmasian.

Jadi, PMK 3/2020 itu lebih ke standar input. Maka pada pasal 25 PMK tersebut hanya singkat disebut tentang kefarmasian, yang kemudian ditutup pada ayat 2 bhw pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Apa aturannya? Saat ini adalah Permenkes 72/2016, di mana pada pasal 3 sudah jelas mencakup pelayanan Farmasi Klinik. Jadi, ngga ada masalah to karena sudah ada standar pelayanannya ?

Mengacu dari pernyataan dokter Tonang, jangan lupa, Permenkes 3/2020 adalah tentang Klasifikasi dan Perizinan RS. Sedangkan soal standar pelayanan ada regulasinya masing-masing. Misalnya, Standar Pelayanan Minimal RS ada di Kepmenkes 129/2008. Standar penyelenggaraan Laboratorium Klinik ada Permenkes 43/2013.

Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi ada Permenkesnya sendiri. Pelayanan intensif ada permenkesnya sendiri. Pelayanan untuk penyakit tertentu, ada PNPK-nya sendiri. Untuk Pelayanan Kefarmasian misalnya, terakhir diatur dengan Permenkes 72/2016. Begitu juga bidang-bidang lain. Jadi Permenkes 3/2020 itu bukanlah cek kosong. Justru itu mewadahi Standar-standar yang sudah diatur sebelumnya. Permenkes 3/2020 bukan sekedar soal “bebas memilih, tapi memilih yang sesuai standar”.

Nah, mungkin yang harus dikuatkan dan selalu disoundingkan adalah bahwa pelayanan kefarmasian memiliki payung hukumnya yaitu Permenkes 72 th 2016 sebagai pelaksanaan dari UU no 44 ttg RS.
Terlepas dari semua upaya organisasi IAI dan teman-teman Apoteker semua dalam memperjuangkan dengan berbagai bentuknya, yang tentu saja saya dukung, saya ada pertanyaan.

Pertanyaannya, apakah teman-teman sejawat telah berupaya melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar tersebut ? Saya yakin teman-teman yang aktif memberikan pelayanan kefarmasian paripurna di RS dan sudah dirasakan keberadaannya dan perannya oleh sejawat dokter tidak akan merasakan perbedaan besar, karena perannya memang diperlukan dan dirasakan.

Bahkan mungkin dokterpun akan memperjuangkan keberadaan kita jika kita tidak ada. Mari kita introspeksi juga ke dalam, saya hanya ingin mengingatkan termasuk kepada diri saya sendiri, jangan sampai kita hanya berlindung pada regulasi, tetapi tidak berbuat apa-apa yang akhirnya hanya memiliki gelar tanpa makna.

Komentar dibawah ini