ASN, JADI PENYELENGGARA PEMILU (KPUD DAN BAWASLU) ?

Oleh : Yuliana Aristian

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu penyelenggaraan kegiatan di dalam pemerintahan suatu negara untuk memilih pemimpin baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat yang dilaksanakan pada periode tertentu yang mana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki negara tersebut. Undang-undang yang mengatur penyelengggaran pemilu di negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru saja disahkan oleh Presiden pengganti UU No. 15 Tahun 2011.

 

Pada Pemilu 2019 ini merupakan  sejarah baru dalam perjalanan Demokrasi Indonesia bukan hanya karena penyatuan dan keserentakan melainkan juga Undang-Undang mengenai Pemilu yang kali pertama mengatur soal Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Penyelenggara Pemilu dalam satu Undang-Undang (Kodifikasi Undang-Undang Pemilu). Dari aspek konstitusi ini merupakan langkah baik dalam memantapkan regulasi Pemilu agar tidak tumpang tindih serta menciptakan konsistensi dan harmonisasi hal ini menuntut kompetensi penyelenggara Pemilu yang profesional,handal,netral dan memiliki integritas yang tinggi.Penulis berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaring calon penyelenggara pemilu di level provinsi hingga kabupaten/kota yang profesional dan netral.Terlebih, KPU dan Bawaslu dalam waktu dekat sudah harus menyiapkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, sekaligus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif 2019 mendatang.”Kehadiran penyelenggara pemilu itu, akan memegang kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pemilu Nasional 2019 nanti”.

 

Pemilu ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga khusus yang memang telah ditetapkan untuk menangani pemilu yang diselenggarakan di Indonesia.  Terdapat 3 (tiga) lembaga yang saling bekerjasama untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).setiap warga negara berhak berperan aktif di dalam penyelenggara PEMILU ,sekarang timbul pertanyaan Boleh Kah ASN menjadi Penyelenggara Pemilu, terutama menjadi KPUD dan Bawaslu Daerah ?.

 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Komisioner KPU diberhentikan sementara sejak dilantik. Skema-skema itu diatur dalam pasal 276 (di antaranya pemberhentian sementara karena  ;a.diangkat menjadi pejabat negara; b.diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;atau c.ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana). Selanjutnya pada Pasal 278 dinyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural. PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.

 

Berdasarkan PP ini, PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai PNS dan penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

 

Selanjutnya pada Pasal 278 dinyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural. ASN yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.

 

Berdasarkan PP ini, PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai PNS dan penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

 

Menurut penulis keterlibatan PNS dalam Penyelenggara Pemilu  diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum keterlibatan PNS dalam Penyelenggara Pemilu  tidak masalah.  Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa, jika seorang peserta seleksi adalah PNS dan ataupun bekerja di BUMN/BUMD dengan memiliki jabatan, maka sebelum mengikuti seleksi yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya. Jika peserta hanya PNS biasa, maka harus meminta ijin kepada kepala daerah dalam hal ini bupati atau walikota. Dan selama yang bersangkutan diberikan ijin untuk ikut dalam seleksi maka tidak jadi masalah.

 

Penulis adalah : Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syeikh Mansyur Pandeglang.

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *