Banyak Huntap Salah Sasaran, Irna Menantang Korban Tsunami Yang Tak Terdata

0
1

Pandeglang, badakpos.com – Sejauh ini banyak Hunian Tetap (Huntap) yang ternyata tak sesuai sasaran, hal ini tentu merugikan pihak lain yang memang merupakan korban Tsunami, akan tetapi tak terdata sebagai penerima huntap.

Dalam hal ini Bupati Pandeglang, Irna Narulita menantang korban tsunami Selat Sunda di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, yang mengaku tidak masuk dalam daftar penerima bantuan Hunian Tetap (Huntap). Bupati meminta mereka melampirkan bukti otentik kondisi rumah mereka yang rusak berat sebagai kriteria menerima bantuan Huntap.

Pernyataan bupati ini muncul setelah ada sejumlah warga korban tsunami di Kecamatan Carita yang mengeluhkan pendataan calon penerima Huntap yang dinilai banyak kekeliruan dan salah sasaran. Sebab, beberapa diantara nama yang menerima huntap, justru tidak terdampak bencana dan kondisi rumah masih utuh. “Jadi mudah-mudahan sudah duduk, turun bareng datanya ada, dokumentasi ada, dia korban, berikut nama dan alamatnya. Jadi warga dokumennya dibawa. Kami akan turun ke lapangan kami cek,” Ujarnya, rabu (24/7).

Bupati pun berjanji akan mengakomodir bila benar masih ada warga terdampak yang tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan Huntap. Asalkan, mereka bisa membuktikan bahwa rumah mereka rusak berat atau rusak total. Namun begitu, prosesnya tidak bisa begitu saja mengubah data calon penerima yang tercatat untuk 32 Kepala Keluarga (KK). “Kan yang data verifali (Verifikasi dan Validasi) ada di bawah, kepala desa dan camat. Kalau usulan tidak dari bawah terus ujug-ujug ibu keluarkan SK (Surat Keputusan) kan lucu,” bebernya panjang.

Irna mengungkapkan, sejauh ini data-data baru yang masuk nanti akan diverifikasi kembali bersamaan dengan 32 unit yang sudah terdata. Jika terjadi perubahan, maka dirinya akan membuat SK baru sebagai syarat pencairan bantuan. “Kalau bisa kami perjuangan untuk korban yang harus dibantu dan kategori berat, kami akan usulkan SK baru. Tapi kalau tidak masuk kategori itu ya mohon maaf,” janjinya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (DPKPP) Pandeglang, Syarif Hidayat menegaskan, usulan data penerima Huntap sebanyak 32 unit, sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Sehingga tidak bisa begitu saja mengubah daftar calon penerima. Karena data yang diusulkan itu akan menjadi bahan bagi BNPB untuk mencairkan bantuan,” tutur Syarif.

Syarif menambahkan, sejauh ini jika masih ada masalah, pemerintah akan memeriksa ulang dan mencari solusi. Salah satu solusi yang bisa dilakukan, yakni dengan memanfaatkan bantuan dari pihak lain. “Artinya data yang sekarang tidak bisa digugurkan kan datanya sudah sampai ke sana. Justru harus mempertahankan data itu karena sudah berdasarlan survei dan melibatkan berbagai pihak,” tambahnya.

Syarif mengaku merasa heran dengan keluhan masyarakat yang muncul belakangan ini. Padahal proses verifikasi data sudah dilakukan sejak lama. Bahkan melibatkan pihak desa dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). “Data yang kemarin sudah masuk ke BNPB. Makanya saya sempat bingung mengapa terjadi seperti ini. Kan data dari bawah. Kita kerja tidak sembarang. Dari awal melibatkan tim dari desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya,” tutupnya. (BP-10)

Komentar dibawah ini