Banyak Penerima Hibah Belum Berikan LPJ, Begini Tanggapan Sekda

0
0

Pandeglang, badakpos.com – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) sudah diterima oleh ribuan penerima, seharusnya penerima hibah harus menyampaikan laporannya paling lambat tanggal 28 Desember 2018.

Ada ribuan penerima hibah yang masuk dalam 16 klasifikasi penerima. Seperti halya saja kategori MDTA, yang dialokasikan bagi 867 penerima dengan jumlah dana hibah sebesar Rp5,9 miliar. Kemudian BOP PAUD senilai Rp10,5 miliar.

Selain itu ada juga 130 lembaga keagamaan Rp1,16 miliar, banyaknya lembaga keagamaan itu tentu masuk daftar penerima hibah. Belum lagi hibah untuk lembaga lain seperti Majelis Ulama Indonesia, LPTQ, FKUB, Koni, dan Pepabri. Jika ditotal, dana hibah yang belum dilaporkan mencapai Rp26,5 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin mengaku telah menyurati setiap penerima hibah untuk segera menyusun LPJ. Pemkab memberi waktu bagi penerima agar menyampaikannya paling lambat tanggal 22 Februari 2019. “Kan sebelum disalurkan, hibah itu diverifikasi dulu oleh badan atau dinas terkait. Aturan hukumnya, mereka melaporkan juga pada badan yang memverifikasi,” ujar Sekda, saat ditemui langsung oleh wartawan badakpos.com.

Sekda menambahkan, bila laporan itu tidak segera diselesaikan tepat waktu, maka akan menjadi catatan BPK yang bisa memengaruhi penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Bukan tidak mungkin, LKPD Pandeglang akan turun kasta menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Kalau tidak memenuhi, akan menjadi catatan BPK sehingga memengaruhi penilaian laporan keuangan daerah. Jika tidak menyelesaikan laporan, bisa saja tidak akan dikasih hibah lagi,” tambah Pery.

Lambatnya penyusunan LPJ oleh penerima hibah ini, diduga lantaran proses pencairannya dilakukan jelang akhir tahun. Akan tetapi Pery menolak alasan tersebut, karena ia berdalih bila penyerahan yang mendekati pergantian tahun, karena Pemkab harus memverifikasi dan validasi terlebih dahulu proposal yang diajukan. “Bukan (karena penyalurannya menjelang akhir tahun). Karena hibah itu disalurkan ada yang awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Kalaupun ada yang diujung (tahum), karena kita ingin tahu mana proposalnya, diverifikasi dulu betul tidak,” tegas Sekda.

Masih dikatakan Pery, sejauh ini pemeriksaan BPK sudah dimulai sejak tanggal 28 Januari lalu dan akan berakhir ditanggal 8 Maret. Lembaga penerima hibah, harus segera melaporkannya sebelum tanggal yang ditentukan. “Penyerahan LPJ harus diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sebelumnya, mereka lebih dulu wajib menyampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) verifikator,” tutup Pery. (BP-10)

Komentar dibawah ini