Bawaslu Dikritik Nalar Tidak Transparan Dalam Penyampaian Pelanggaran

0
72

PANDEGLANG, Badakpos.com – Kritik ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang oleh Perkumpulan Nalar Pandeglangter terkait transparasi informasi publik, disampaikan Nalar Pandeglang saat konfrensi pers di Cibaru Kec Cimanuk, Kamis (26/11/20).

Ketua Nalar Pandeglang, Gun Gun Gunawan mengungkapkan Bawaslu tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Tidak adanya penyampaian informasi pengawasan ataupun hasil putusan yang dikerjakan Bawaslu, sehingga membuat banyak masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai jumlah pelanggaran dan penindakan yang dilakukan Bawaslu selama pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang,” Ungkapnya

Ia menambahkan UU KIP mewajibkan lembaga pemerintah, tak terkecuali dengan Bawaslu untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Ketertutupan informasi hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu menimbulkan dugaan bahwa Bawaslu bekerja tidak profesional. Bawaslu diduga tidak mengoptimalkan petugas Bawaslu yang tersebar sampai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

“Kalau informasi terkait Bawaslu tidak diakses ke website resmi, akan menimbulkan dugaan bahwa Bawaslu Pandeglang tidak profesional. Sudah jelas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” terangnya.

Menurutnya, banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya keterbukaan informasi kinerja kepengawasan yang dilakukan Bawaslu, masyarakat dapat mengetahui jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, untuk membuat jera para pelaku yang telah melakukan pelanggaran.

Selain itu, informasi yang diberikan oleh Bawaslu juga menjadi referensi bagi masyarakat terkait jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh tim, relawan dan pasangan calon (paslon). Tidak hanya itu, hal ini pun menjadi alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Bawaslu, dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu menjadi lebih baik.

“Informasi penindakan juga menjadi pelajaran bagi peserta pemilu atau masyarakat yang lebih luas untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, bahwa sebetulnya informasi terkait kegiatan Bawaslu, baik pengawasan dan laporan pelanggaran selama pilkada berlangsung sudah tercantum dalam papan informasi yang ada di Kantor Bawaslu Pandeglang. Akan tetapi terkait website Bawaslu yang belum adanya informasi kegiatan maupun laporan pelanggaran, ia menjelaskan bahwa sifatnya tidak penting.

“Silakan lihat di papan informasi, semua dibuka, papan informasi Bawaslu Pandeglang. Dan informasi itu wajibnya hanya di papan pengumuman/informasi,” kata Ade, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Namun Ade memastikan bahwa informasi terkait kegiatan maupun laporan pelanggaran yang ada di Bawaslu Pandeglang akan segera diakses ke website. Mengingat bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Pandeglang bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu Pandeglang. Ia juga menjelaskan, bukan hanya sipatnya yang tidak penting, akan tetapi ada beberapa peraturan yang tidak bisa dimuat di website Bawaslu.

“Terimakasih sudah diingatkan, Insyallah hari Senin sudah bisa dimuat, karena saat ini kendalanya oprator sedang sakit. Dan tidak semua bisa dimuat di website, seperti ada beberapa laporan yang tidak bisa dimuat,” terangnya. (BP1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here