Berislam Koq Baperan

0
0

Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq

 

 

 

Pemilu baru saja usai. Klimaksnya adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saat sumpah dan janji dibacakan, maka keduanya sah sebagai pemimpin negeri ini. Bukan hanya pemimpin bagi pemilihnya saja. Tapi pemimpin bagi semua.

Eh, ternyata ikrar sakral itu bukan klimaks. Publik masih diriuhkan oleh pengangkatan anggota kabinet. Sebagian sesuai prediksi, sebagian lagi menimbulkan kekagetan. Kaget karena diluar perkiraan. Satu diantaranya adalah penunjukan Menteri Agama yang berlatar militer.

Belum genap sebulan menjabat, bahkan belum sirna kekagetan publik atas latar belakang sang menteri yang dianggap diluar pakem, tiba-tiba dia mengeluarkan statement. Statement yang dianggap lumrah oleh sebagian publik, tapi membuat resah bagi sebagian publik lainnya. Statement itu berkaitan dengan diksi “radikalisme” yang diucapkan sang menteri.

Alih-alih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden menjadi klimaks dari perseteruan akibat perbedaan dukungan dan pilihan, malah setelahnya publik kembali terpolarisasi akibat perkara “radikalisme” ini. Polarisasi itu kentara; para pendukung sibuk mencari justifikasi, lawannya mencipta dramatisasi.

Mesti jujur diakui, polarisasi ini merupakan residu Pemilu. Bahkan jauh dari itu, polarisasi ini merupakan efek turunan dari Pilkada DKI. Lebih dari dua tahun lalu! Saat itu, warga DKI, bahkan hampir seluruh warga satu negara ini, saling berhadapan. Berhadapan untuk mempertahankan, bahkan menyerang lawan, demi kekuasaan; kursi Gubernur DKI.

Tak melulu perkara visi dan misi yang diperdebatkan. Bahkan perkara agama pun muncul ke permukaan, menjadi bungkus syahwat politik. Kafir dan jenazah menjadi panas diperbincangkan. Aksi dibalas deklarasi. Bela agama diimbangi dengan klaim dan meneguhkan diri sebagai “paling” Pancasila.

Kini, dengan mudah kita akan mengetahui, seseorang kemana berafiliasi. Karena kini, keberpihakan dukungan, bukan pada benar atau salah, tapi pada siapa yang yang bicara.

Fachrul Rozi, Menteri Agama. Bagian dari rezim Jokowi. Bisa jadi, bagi pemilih Jokowi, walau regulasinya menuai kontroversi, tetap akan dibela bila pun bertentangan dengan nurani.

Sebaliknya, bagi para bukan pemilih Jokowi, regulasi rezim selalu ditinjau dari sisi salah. Mencari celah lemah, menjadi strategi untuk menolak sekaligus menunjukkan sikap ketidakterimaan mereka.

Seperti baru-baru ini terjadi. Fachrul Rozi bicara radikalisme. Dia tidak menyebut agama tertentu. Tak juga mengidentikan radikalisme dengan organisasi keagamaan, atau organisasi kemasyarakatan tertentu. Tapi sebagian publik langsung menyambarnya. Langsung merasa bahwa itu ditujukan bagi dirinya.

Padahal, bila direspon dengan jernih, bijak, dan tidak latah, juga tidak baperan, sejatinya apa yang disampaikan oleh sang menteri bisa diamini oleh semua. Ya, oleh semua. Mengapa? Karena radikalisme itu berbahaya ditinjau dari perspektif apapun. Termasuk perspektif agama. Bukan satu agama, tapi semua agama.

Menteri bicara radikalisme lalu sebagian orang Islam merasa ditujukan padanya, itu baper. Menteri tidak menyebut nama organisasi tertentu tapi sebagian anggota organisasi merasa itu ditujukan padanya, itu baper. Karena baper, lalu merasa tersudut, kemudian merajuk.

Lalu bereaksi, dengan cara dramatisasi. Maka tak heran bila yang membuncah adalah statement bernada nyinyir, bahkan kadang nampak konyol. Kalau sudah begitu, sulit untuk membedakan apakah sikap begitu merupakan sebuah satire atau nyata pandir.

Akan lebih bijak bila kita meresponnya dengan jernih, tenang, tidak grasa-grusu, dan tidak latah. Bila merasa tidak radikal, maka tak perlu resah. Bela lah agama dengan rasional, bukan dengan cara emosional.

Jadilah muslim tangguh! Jangan jadi muslim baperan! Wallahualam.

Lobi Hotel Ashley Jakarta
Sabtu Senja, 2 November 2019

Penulis adalah : Santri kampung, Kader Mathla’ul Anwar.

Komentar dibawah ini