Biro Hukum Setda Provinsi Banten Berikan Penyuluhan

0
0

Pandeglang, Badakpos.com – Bertempat di aula kantor kecamatan Jiput kabupaten Pandeglang, Setda provinsi Banten melalui biro hukum memberikan penyuluhan hukum kepada para peserta yang terdiri dari camat beserta jajaran, para kepala desa, Kepala Puskesmas, pengawas SD dan tokoh lainnya berdasarkan pantauan Badakpos.com pada rabu (26/2/2020).

Kabag sosialisasi dan dokumentasi pada biro hukum Setda Banten Srisuyanto, mengatakan, bahwa tujuan dari sosialisasi ini utamanya untuk memberikan pencerdasan ke masyarakat agar melek (paham,red) terkait hukum.

“Umpamanya ada warga yang terkait kasus hukum, tiba-tiba petugas datang ke rumah untuk menangkap atau menahan, mereka dengan adanya penyuluhan ini akan paham atau melek aturan hukum, bisa menanyakan surat tugas penangkapan atau penahanan dan apabila kasusnya berlanjut sampai penambahan penahan, warga harus tanyakan juga terkait surat perpanjangan penahanan,” terang Srisuyanto.

“Dengan maraknya kasus narkoba, masyarakat akan paham atau melek terkait jangan sampai mencoba mengkonsumsi atau mengisap barang haram itu, sebab akan berakibat patal, dengan sosialisasi penyuluhan hukum ini berharap masyarakat menjadi cerdas,” pungkas Srisuyanto, SH.

Ditempat yang sama, camat Jiput Suntama menuturkan, bahwa dalam agenda ini ada beberapa nara sumber diantaranya, Danial Amir, akademis Untirta, AKBP Iin Fauzi, Kabid narkoba Polda Banten dan Al Anshar Nur, Kasubag bantuan hukum Setda kabupaten Pandeglang.

Masih kata Suntama, pada agenda ini disosiasikan oleh nara sumber undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan daerah kabupaten Pandeglang nomor 8 tahun 2017 tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Ditambahkan Suntama, “dengan adanya sosialisasi penyuluhan hukum ini, kepada para peserta supaya menyampaikan lagi ke masyarakat, terutama terkait bahayanya akan narkotik atau narkoba, juga sampaikan terkait perda nomor 8 tahun 2017 tentang bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu,” pungkasnya. (BP1).

Komentar dibawah ini