BJB Diusir dari Pandeglang?

0
14

Pandeglang, Badak Pos – Beberapa pemuda yang menamakan dirinya dari lembaga Forum Kota, melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor Bank Jabar cabang pandeglang, menuntut pengusiran Bank Bjb dari pandeglang atas penyaluran dana Corporate Social Responbility (CSR), Rabu (10/5).

Menanggapi hal tersebut, Manajer pemasaran Aris Rinaldi Bank Bjb Cabang Pandeglang mengatakan, unjuk rasa tersebut tentu tidak beralasan. Karena menurutnya, pengelolaan dana tersebut sudah diserahkan kepada Badan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Lingkungan (Tawasopan) Pandeglang. Pihak Bjb telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu menyalurkan CSR ke pihak Pemkab setempat.

“Kami sudah mengundang mereka untuk audiensi setelah terjadi aksi demo yang pertama. Namun dari pihak mereka tidak ada yang memenuhi undangan kami,” katanya.
Terpisah, Eris Suhaeris salah seorang anggota Tawasopan mengatakan, pengelolaan dana CSR yang saat ini dikelola oleh pihak Tawasopan sudah sesuai Peraturan Daerah (Perda) no.8 tahun 2011.

Eris menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan sosialisaai Perda no.8 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan lingkungan (Tawasopa ), yang diwakili oleh beberapa unsur diantaranya perwakilan anggota DPRD, Mahasiswa, LSM dan masyarakat.
“Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa peruntukan dana CSR ini untuk peningkatan sarana prasana, ekonomi masyarakat umum, sosial, budaya, keagamaan, dan bencana alam,”katanya.

Terkait tugu Labuan yang saat ini dipersoalkan, kata Eris, tujuan pembangunan tugu tersebut adalah untuk keamanan kenyamanan. Disana juga menurutnya, sangat melekat dengan daerah nelayan penghasil ikan dan daerah wisata.

“Pembangunan tugu tersebut merupakan pengajuan dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi Gerakan Perduli Masyarakat (GPM) dan melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu,”jelasnya.
Pada kesempatan lain, saat menerima para pengunjukrasa, Sekda Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan, tidak serta merta dapat mengusir Bank Bjb dari Pandeglang, ini akan mengganggu dunia usaha. Selain itu, kata sekda, untuk membubarkan lembaga itu harus ada kajian dan harus menempuh prosedur.

“Semua itu memerlukan waktu dan kajian dengan sangat hati-hati. Akan tetapi, masukan dari pengunjukrasa ini akan kami tindak lanjuti dengab pihak terkait,”jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here