BUPATI PANDEGLANG MENYAMPAIKAN LKPJ TAHUN 2016

0
9

PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016. LKPJ ini disampaikan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan peraturan Pemerintah no 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

“LKPJ dimaksud memuat arah kebijakan umum Pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, serta tugas – tugas umum pemerintah,” demikian disampaikan Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang penyampaian nota LKPJ Bupati tahun 2016, dan pembentukan pansus pembahasan LKPJ, Senin (27/3).

Bupati mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 terbagi kedalam 9 fungsi, dan 33 urusan Pemerintah Daerah. Sembilan fungsi tersebut diantaranya, fungsi pelayanan umum terdiri dari 4 urusan pemerintahan, fungsi ketertiban dan keamanan terdiri dari satu urusan, fungsi ekonomi terdiri dari 13 urusan, fungsi lingkungan hidup terdiri 3 urusan, fungsi perumahan dan fasilitas umum terdiri 2 urusan, fungsi kesehatan terdiri 2 urusan, fungsi pariwisata dan budaya terdiri atas 2 urusan, fungsi pendidikan terdiri 3 urusan, dan fungsi perlindungan sosial terdiri atas 3 urusan.

“Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut, pengalokasian anggaran diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016,” jelasnya.

Bupati menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016 kurang lebih mencapai 2,2 Trilyun, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2,1 Trilyun.

“Dari total belanja tersebut  Rp.199 Milyar merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp.1,6 Trilyun dari dana perimbangan, dan Rp. 353 Milyar dari pendapatan lain – lain yang sah,”tambahnya.(01.hms_pdg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here