CATATAN UNTUK “TUKIN” PANDEGLANG

CATATAN UNTUK “TUKIN” PANDEGLANG

 

Oleh : Eko Supriatno

Kita perlu mengapresiasi Pemkab Pandeglang menyepakati untuk merancang dan mengganti sistem tunjangan penghasilan pegawai (TPP) menjadi Tunjangan kinerja (Tukin). ASN memang berhak untuk mendapatkan kenaikan Tukin. Namun, kenaikan tukin diharapkan dapat seimbang dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat (berdasarkan Pasal 79 UU ASN pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN serta menjamin kesejahteraan ASN).

Pembahasan sistem tunjangan penghasilan pegawai (TPP) menjadi Tunjangan kinerja (Tukin) ini tentunya harus dilakukan “penyelarasan” antara Legislatif dan pihak eksekutif. Persoalan ini juga harus secara matang dibicarakan, didiskusikan dan dikaji dengan semua pihak terkait, seperti TAPD, dinas, DPRD, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat.

Pemkab Pandeglang tentunya juga harus melakukan survey atau kajian ilmiah tentang pemberian Tukin pada ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang tersebut, harus dikaji terlebih dahulu, perihal tentang proses pengkajian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisisi Jabatan (Anjab). Dan hasilnya harus dibahas kembali untuk bahan pertimbangan, bila perlu dikebut perampungannya.

Seperti kita ketahui, Tunjangan kinerja (Tukin) merupakan aplikasi integrasi antara anjab, ABK (Analisa Beban Kerja), Evjab (Evaluasi Jabatan) dan sasaran kinerja pegawai, sebagai instrumen penentu besaran Tukin yang akan diterima setiap bulannya. Sistem ini akan dilaksanakan setelah semua perangkat siap dan akan diujicobakan selama tiga bulan. Barulah setelah selesai dan siap untuk digunakan, diserahkan ke BKPP untuk pelaksanaannya. Korelasi antara anjab, evjab dan remunerasi adalah jika analisis jabatan memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat yang akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. Sementara evaluasi jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot, peringkat serta klasifikasi jabatan. Hasil evalusi jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan ini yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi (gaji dan atau tunjangan kinerja) pegawai

Saya sangat memahami bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah ASN dituntut agar lebih produktif juga. Nanti untuk pemberian tukin itu di buktikan dengan laporan yang dibuat perbulan, perubahan sistem ini dapat memengaruhi peningkatan disiplin pegawai, pada sistem ini kelas jabatan akan disesuaikan dengan hasil analisa jabatan (anjab). Saya pikir kebijakan ini dibuat harus karena kepentingan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum secara normatif, sehingga local wisdom Banten-nya pun tetap ada. Kebijakan ini akan dinilai strategis dan efektif apabila local wisdom-nya selaras dengan aturan yang di atas kebijakan tersebut dan disatu sisi, tradisi perlu juga untuk dilindungi.

*SARAN*
Saya meminta kepada Pemkab Pandeglang (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) nya agar dalam “kebijakan” ini tidak asal-asalan, namun harus disertai naskah akademik yang disiplin. Saya berharap Produk dan Program legislasi pemkab Pandeglang di tahun 2018 ini harus mengalami peningkatan dari jumlah, kualitas dan materi, dimaksudkan keutamaan pada kualitas dan materi adalah yang menyangkut kewenangan Pemkab Pandeglang dalam hal payung hukumnya lebih jelas, begitupun dalam hal pelaksanaan dan implementasi kebijakan-nya.

Saya berharap sosialisasi terhadap Perda yang telah disahkan harus terus dilakukan kepada masyarakat secara meluas. Hal itu untuk mendorong masyarakat agar memahami kebijakkan regulasi yang disahkan oleh DPRD Banten. Menurut saya, sosialisasi terhadap Perda tidak selamanya dilakukan secara formal, tapi bisa juga secara informal dengan media pentas seni budaya seperti debus, qosidahan maupun wayang golek.

Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Pandeglang untuk berani mengambil sikap tegas, terutama dalam rangka menjaga hak-hak publik. Bila perlu memaksimalkan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), sehingga bisa diketahui seluruh lapisan masyarakat.
Penulis adalah : Akademisi, Penulis, Kolumnis, Aktivis Pergerakan, Tenaga Ahli di DPRD, dan Pekerja Sosial (aktif di Banten Institute for Regional Development (BIRD) dan Banten Religion and Culture Center), dan juga sering menjadi narasumber dan pembicara publik dalam soal yang amat diminatinya: sosial politik, pendidikan, dan kebudayaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *