COVID-19 – PSBB : Regulasi Setengah Hati

0
1

 

Oleh : Apt. Adv. Dr. Gunawan Widjaja, SH, S.Farm, MH, MM, MKM, MARS, ACIArb, MSIArb.

 

Penulis adalah : Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Hukum Bidang Kesmas PP IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

 

Membaca judul tulisan ini, tentunya akan menimbulkan berbagai prasangka, terutama bagi mereka, yang tergabung dalam profesi kesehatan, yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan kuratif dan preventif penyebaran pandemic COVID-19. Namun demikian upaya yang baik tetap harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang tepat dan efektif. Tulisan ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemerintah tidak paham dan mengerti bagaimana melakukan upaya “pencegahan” penyebaran pandemic COVID-19 melalui pembuatan regulasi yang tepat dan efektif. Tampak jelas bahwa regulasi yang dikeluarkan cenderung merupakan reaksi terhadap pro dan kontra “lock-down” yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, setelah berbagai negara di dunia ini “dinyatakan” ramai-ramai melakukan “lock-down” secara serentak.

Gonjang-ganjing lock-down tersebut ternyata bermuara dengan dikeluarkannya tiga peraturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020, yang diharapkan dapat meredakan issue “lock-down.” Ketiga peraturan tersebut adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dari ketiga peraturan yang dikeluarkan tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PPPSBB) adalah peraturan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Bahwa ketentuan tersebut memerlukan tindak lanjut dapat dilihat dari serangkaian pasal dalam PPPSBB tersebut, mulai dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PPPSBB. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Menteri Kesehatan adalah pihak yang menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Usulan tersebut dapat disampaikan kan Pemerintah Daerah dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9). Ketentuan tersebut hanya penegasan kembali dari ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. (UU Karantina Kesehatan). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan demikian berarti tidak pernah pernyataan Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari UU Karantina Kesehatan dan PPPSBB dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PMKPSBB). Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMKPSBB, dapat diketahui bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.

Ketentuan Pasal 4 PMKPSBB mewajibkan Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus melengkapinya dengan data: a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai dengan kurva epidemiologi; b. penyebaran kasus menurut waktu; disertai dengan peta penyebaran menurut waktu dan c. kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga; serta informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Dalam konteks yang demikian apakah berarti kesiapan untuk menanggung kebutuhan hidup dasar diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai tanggung jawab kebutuhan hidup dasar bagi orang dalam PSBB di dalam UU Karantina Kesehatan, sedangkan dalam Karantina Rumah dan Karantina Wilayah tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dasar bagi orang berada di pundak Pemerintah Pusat. Hal ini membawa konsekwensi logis, bahwa Pemerintah Daerah yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup dasar akan sulit mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Dengan demikian maka tujuan pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi sulit tercapai karena hambatan formalitas dan regulasi.

Jika diperhatikan dasar hukum pembentukan PPPSBB, terdapat tiga undang-undang yang dirujuk, yaitu:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) (UU Wabah Penyakit Menular);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) (UU Penanggulangan Bencana);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) (UU Karantina Kesehatan).

Perlu diperhatikan bahwa dalam bagian mengingat PPPSBB tidak ada rujukan yang menunjuk pada keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam bagian mengingat UU Karantina Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan, ketidakharmonisan serta tidak adanya koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kesehatan sudah selayaknyalah jika keberadaan UU Kesehatan tidak dapat ditiadakan apalagi dilupakan pada saat Pemerintah hendak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan.

Berikut seringkas pembahasan terhadap satu persatu undang-undang yang dirujuk dalam “Bagian Mengingat” PPPSBB. Pembahasan dikaitkan dengan keterhubungan antara masing-masing undang-undang yang dirujuk dengan PPPSBB, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap kebutuhan dasar hidup manusia menurut undang-undang yang dijadikan rujukan tersebut, serta pihak yang wajib bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari pengaturan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, khususnya penyakit menular, UU Wabah Penyakit Menular secara tegas merujuk pada keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) sebagai undang-undang dalam bidang kesehatan yang berlaku pada waktu itu.

Dalam ketentuan Pasal 3 UU Wabah Penyakit Menular dinyatakan bahwa Menteri Kesehatan menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Dalam konteks yang demikian, selain PMKPSBB tidak pernah ditemukan adanya peraturan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang dpat menimbulkan wabah sebagaimana didefinisikan dalam UU Wabah Penyakit Menular. Pasal 1 butir a UU Wabah Penyakit Menular, menentukan bahwa yang dinamakan dengan wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Terkait tanggung jawab pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, ketentuan Pasal 10 UU Wabah Penyakit Menular menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah (Pusat). Upaya penanggulangan wabah tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pusat) meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; g. upaya penanggulangan lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa apapun juga yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan wabah sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab (pembiayaan) oleh Pemerintah Pusat. Yang lebih menarik dari UU Wabah Penyakit Menular ini adalah ketentian Pasal 8 ayat (1) yang memungkinkan kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah yang dilaksanakan Pemerintah (Pusat) untuk memperoleh ganti rugi.

Ketentuan ini tampaknya kurang sejalan dengan yang dirumuskan dalam PPPSBB, sehingga timbul pertanyaan apakah PPPSBB tersebut dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari UU Wabah Penyakit Menular yang memang memerlukan banyak Peraturan Pemerintah (termasuk pengaturan ganti rugi Pasal 8 ayat (1)), yang tidak satupun diatur dalam PPPSBB. Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU), maka materi muatan PPPSBB tersebut patut dipertanyakan, karena tidak ada satupun yang merupakan pelaksanaan langsung dari UU Wabah Penyakit Menular.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan UU Penanggulangan Bencana, dalam rumusan Pasal 1 butir 3 terdapat rumusan bencana nonalam. Menurut ketentuan butir tersebut bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. UU Penanggulangan Bencana ini tidak meurujuk pada keberadaan UU Wabah Penyakit Menular padahal dalam rumusan Pasal 1 sudah diberikan penekanan tentang wabah penyakit sebagai salah satu Bencana.

Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana menjelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah (Pusat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Selanjutnya dalam rumusan Pasal 8 UU Penanggulangan Bencana Pemertinah Daeerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Dalam melakukan penanggulangan bencana Pemerintah Pusat berhak menentukan Status Keadaan Darurat Bencana untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang juga didirikan berdasarkan pada UU Penanggulangan Bencana ini. Penetapan status tersebut dapat dilakukan untuk tingkatan bencana nasional dan daerah. Penetapan status tersebut dilakukan dengan memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Menurut Pasal 51 (1) UU Penanggulangan Bencana penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan oleh Presiden untuk skala nasional, Gubernur untuk skala provinsi dan Bupati/ Walikota untuk skala kabupaten/kota.

Pasal 26 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana memberikan hak kepada setiap orang yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, di mana dalam ketentuaan Pasal 48 dikatakan dengan tegas, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu ketentuan Pasal 52 UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: a. pencarian dan penyelamatan korban; b. pertolongan darurat; dan/atau c. evakuasi korban. Pasal 53 UU Penanggulangan Bencana menegaskan kembali bahwa pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian. Hal tersebut diulang kembali dalam Pasal 54 UU Penanggulangan Bencana bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan Pasal 55 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, yang terdiri atas: a. bayi, balita, dan anak-anak; b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang cacat; dan d. orang lanjut usia, yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Dari penjelasan di atas dalam konteks UU Penanggulangan Bencana ini, ada tiga hal yang kurang tepat jika dijadikan dasar penerbitan PPPSBB.
Pertama adalah keadaan darurat yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana ini adalah Status Keadaan Darurat Bencana dan bukan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Keppres11/2020).
Kedua dalam UU Penanggulangan Bencana sudah jelas dan tegas bahwa sudah ada Lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan tugas yang diamanatkan. Lembaga tersebut adalah BNPB. Pada awalnya peran BNPB tampaknya masih sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanpa adanya rujukan kepada BNPB menimbulkan pertanyaan peran BNPB selanjutnya. Perhatikan juga bahwa PPPSBB dan PMKPSBB secara tegas menunjuk pada peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pengambilan keputusan terkait PSBB tanpa melibatkan BNPB.
Ketiga dalam UU Penanggulangan Bencana, Presiden, Gubernur maupun Bupati/ Walikota berhak menentukan Status Keadaan Darurat Bencana sesuai skalanya; namun demikian sampai saat ini tidak ada satupun pernyataan yang muncul sehubungan dengan hal tersebut. Apakah dengan demikian berarti ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana tidak dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi ini, mengingat bahwa Keppres11/2020 menyebutkan darurat kesehatan masyarakat.

Pasal 78 UU Penanggulangan Bencana memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Undang-undang ketiga atau yang terakhir yang akan disoroti adalah UU Karantina Kesehatan. Rumusan kata-kata “darurat kesehatan masyarakat” dapat ditemukan dalam UU Karantina Kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pasal 10 ayat (1) UU Karantina Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pasal 10 ayat (3) UU Karantina Kesehatan menyatakan lebih lanjut bahwa sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hingga dikeluarkannya Keppres11/2020, tidak pernah ada keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang jenis penyakit dan factor risiko yang dapat menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat tersebut, sehingga dengan demikian keluarnya Keppres11/2020 ini patut dipertanyakan landasan materilnya.

Rumusan Pasal 11 (1) UU Karantina Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat adalah Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan lebih lanjut dari keadaan darurat kesehatan masyarakat ini adalah dilakukan dalam bentuk karantina. Dalam UU Karantina Kesehatan dikenal istilah Kekarantianaan Kesehatan, Karantina, Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Selain itu juga dikenal istilah Isolasi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak ada rumusan yang jelas mengenai pelaksanaan dari masing-masing jenis karantina, baik karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB, namun demikian dalam setiap perumsan ke-4 hal tersebut senantiasa ditempatkan secara beurutan. Apakah ini berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah karantina rumah, baru kemudian karantina wilayah, selanjutnya karantina rumah sakit dan yang terakhir adalah PSBB? Banyak perdebatan yang dapat terjadi, sehingga penjelasan yang benar harus dikeluarkan oleh perumus undang-undang ini. Yang jelas setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit maupun PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian berarti setelah dinyatakannya keadaan darurat kesehatan masyarakat, maka yang dapat dan perlu dilakukan adalah karantina, baik karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB. Pada karantina rumah, hal tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Kesehatan, yang hingga saat ini belum ada. Pejabat Karantina Kesehatan merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina rumah dikenakan terhadap seluruh isi penghuni rumah yang dikarantina. Selain yang terkena kasus, penghuni rumah dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan. Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Rumah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Sedangkan dalam Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Dalam Karantina Rumah sakit, maka rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam konteks Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Jadi dalam hal hendak dilakukan pembatasan kegiatan tersebut yaitu: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, maka dilakukan PSBB. Sebagai sanksi pidana Pasal 93 UU Karantina Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Uraian yang diberikan di atas menunjukkan bahwa UU Karantina Kesehatan tidak juga dilaksanakan dengan konsisten. Jika memang penyelesaian COVID-19 ini ingin ditangani dengan pengaturan yang lebih jelas, maka dapat dilakukan dengan: 1. membuat Peraturan Pemerintah dan/ atau peraturan pelaksanaan lainnya yang diperlukan agar UU Karantina Kesehatan dapat dilaksanakan, 2. mengatur pelaksanakan kegiatan pelatihan dan pengangkatan Pejabat Karantina Kesehatan, dan 3. melakukan penegakan sanksi pidana Pasal 93 UU Karantina Kesehatan bagi pelanggarnya. Perujukan kepada UU Wabah Penyakit Menular dan UU Penanggulangan Bencana hanya membuat pengaturan penanggulangan penyebaran COVID-19 simpang siur. Untung saja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya tidak jadi dirujuk sama sekali. Semoga tulisan ini bermanfaat dan memperjelas arahan kebijakan dan regulasi yang hendaknya dibuat dan diberlakukan agar pandemi COVID-19 dapat segera dihentikan di bumi tercinta ini. (GW)

Penulis dapat dihubungi di: widjaja_gunawan@yahoo.com

Komentar dibawah ini