Di tengah Polemik, Jokowi Teken Perppu Ormas?

0
17

Jakarta, badakpos.com – Kemarin Presiden Republik Indonesia Jokowidodo sudah menandatangani Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam. Namun Perppu tetsebut di klaim tidak beralasan, salah satunya oleh Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU Ormas yang berlaku saat ini, Pemerintah tidak mudah untuk melakukan pembubaran terhadap ormas melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Kata dia (Yusril-red), jika tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan terlebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut.
“Dalam Perpu baru ini, semua prosedur itu nampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas. Saya menilai isi Perpu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perpu itu merupakan kesewenang-wenangan dan tidaknsejalan dengan cita-cita repormasi,” kata Yusril Izha Mahendra kepada badakpos.com kemarin, Selasa (11/17).
Kata Yusril, dirinya menganggap Perpu ini dikeluarkan tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 45.
“Kegentingan apa yang ada dalam benak Presiden sehingga memandang perlu mengeluarkan Perpu? Apa karena keinginan membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap menganut faham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?,” ucapnya
Yusril menambahkan, terkait persoalan HTI, dirinya menilai belum dapat dikatakan adanya kegentingan yang memaksa. Karena, apa yang dituduhkan kepada Ormas tersebut tidak terbukti.
“Ataukah Pemerintah punya target lain untuk membidik ormas2 yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah? Saya berharap DPR bersikap kritis dalam menyikapi Perpu ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan,” jelasnya.
Sedangkan Presiden Jokowi sendiri sudah menandatangani Perpu tersebut, sudah diumumkan pada hari selasa kemarin seperti dilansir badakpos.com dari KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, Presiden sudah meneken Perppu tersebut pada Senin (10/7/2017) kemarin.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo tak menampik informasi tersebut.

Ia mengatakan, selengkapnya soal Perppu Pembubaran Ormas itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Diketahui, Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat anti-Pancasila. Salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pemerintah sempat mempertimbangkan jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here