Diduga Resahkan Masyarakat Anyer, Himpalka Polisikan Ketua Umum HMB

0
164

Cilegon, BadakPos.com- Diduga memicu keresahan masyarakat Anyer atas penjelasan nya di salahsatu media  pemberitaan, Himpunan Mahasiswa Palima Cinangka (HIMPALKA) polisikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) ke Polres Kota Cilegon. Kamis (23,09/21).

Pengurus Bidang Advokasi HIMPALKA Irwan Bungsu mengatakan, Pihaknya menilai bahwa masyarakat pesisir Anyer sangat dirugikan atas keterangan Muhamad Fahri (Ketum HMB-red) di media online.

“Hal itu disebabkan masyarakat di kawasan wisata Anyer yang hampir 80 persen bekerja sebagai pengelola wisata dan pedagang. Karena sudah hampir satu setengah tahun kebelakang masyarakat sangat sulit untuk mencari penghasilan efek pandemi Covid-19,” kata Irwan Bungsu lewat pesan tertulisnya.

Lanjut Irwan Bungsu, Para pelaku usaha dan pengelola wisata di wilayah pesisir anyer selama ini mereka selalu mengikuti anjuran yang di terapkan oleh Pemerintah dalam hal memutus mata rantai penyerbaran Covid 19.

“Bahkan ketika di berlakukan nya peraturan PPKM Jawa-Bali sampai saat ini turun setatusnya dari level 4 ke level 2 mereka selalu mematuhi protokol kesehatan untuk para pengunjung wisata pesisir Anyer. Baik dari penyemprotan disinfektan, memakai masker dan tempat mencuci tangan, bahkan pemberlakuan jam kunjungan wisata,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum HIMPALKA Agus Waluyo mengatakan, Efek dari keterangan Muhammad Fahri tempo hari di media online sudah melanggar UU RI No 1 pasal 14, 15 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan UU RI No 78 tahun 1958.

Ditambahkan Agus Waluyo, Sehingga menimbulkan keonaran di wilayah pesisir Anyer dilihat dengan banyaknya gerakan- gerakan yang di lakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Dikarenakan masyarakat pesisir pantai Anyer merasa khawatir dengan ditutup kembali tempat wisata yang ada di Banten atas keterangan saudara Muhamad Fahri.

“Menurut saya selama ini masyarakat sudah mentaati terhadap aturan yang di sampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Tim Satgas Covid-19 baik tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan,” ungkapnya.

“Jika ditutup kembali pariwisata yang ada di Banten khusunya di pesisir Anyer maka siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak dari tidak adanya pengasilan untuk masyarakat pesisir Anyer,” tutupnya. (BP2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here