Fraksi PKS Pandeglang Gelar Diskusi Online Awasi Penyaluran Bansos 

0
0

Pandeglang, Badakpos.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pandeglang menggelar diskusi online (webinar) dalam rangka melakukan kontrol terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pandeglang.

Ketua Fraksi PKS Agus Sopian mengatakan, kontrol terhadap penyaluran bansos sangatlah penting untuk menjamin anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak ada yang tercecer. Apalagi kata Agus, wabah corona sudah melumpuhkan berbagai sendi perekonomian masyarakat.

“Jangan ada satu pun masyarakat Pandeglang khususnya yang terdampak korona tidak terakomodir. Pemerintah harus lebih jeli dan selektif saat pendataan dan penyaluran dan semua kalangan juga harus ikut melakukan pengawasan,” demikian kata Agus Sopian saat membuka webinar Fraksi PKS bertajuk “menyoal bansos Covid-19 di Pandeglang dan solusinya” yang digelar Rabu (24/6/2020).

Webinar sendiri berlangsung lancar kendati dilakukan secara virtual. Sejumlah narasumber seperti Kepala Dinas Sosial Hj Nuriah, Kepala DPMPD Pandeglang Doni Hermawan, akademisi STIA Banten Dr Agus Lukman, anggota dewan PKS Dodi Setiawan, Kepala Desa Kadugadung Kecamatan Cipeucang Almuktarodi, dan Ketua SMSI Pandeglang Muhaemin masing-masing menyampaikan pendapatnya yang direspon positif dari peserta.

Banyak peserta webinar yang mengajukan pertanyaan bahkan keluhan terkait bansos yang masih belum tepat sasaran serta penerimanya tidak merata. “Bansos jumlahnya cukup banyak dan beragam tapi kenapa ada warga di desa kami yang tidak kebagian. Kami mohon agar pemerintah serius dalam melakukan pendataan,” kata Sadikin, peserta webibar asal Kecamatan Mekarjaya.

Kepala Desa Kadugadung Almuktarodi meminta pemerintah menyerahkan pendataan calon penerima bansos ke pihak desa. “Kepala desa dan perangkatnya lebih tahu kondisi masyarakat dibawah. Untuk itu masalah pendataan harusnya diserahkan ke desa dan akan kami kirim ke Dinas Sosial,” kata kades.

Sementara itu, Dodi Setiawan mengungkapkan ada sejumlah persoalan dalam penyaluran bansos antara lain minimnya ketersediaan data, validasi data tidak akurat, serta tidak adanya petunjuk teknis penyaluran bansos.

“Updating data wajib dilakukan dengan melibatkan pihak desa. Tujuannya agar data penerima bansos tiak acak-acakan seperti yang tejadi sekarang ini,” kata Dodi. (BP1).

Komentar dibawah ini