Gubernur Banten Tanggapi Simpang Siur Kebijakan Mudik

0
16

Pandeglang, Badakpos.com- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menghormati kebijakan Pemerintah Pusat terkait pelarangan mudik dan pembukaan pariwisata.

Meski demikian, pihaknya mengusulkan agar larangan mudik perlu dikaji lebih dalam lagi. Pasalnya Gubernur memperkirakan, karena wilayah banten yang dekat dengan Jakarta, dikhawatirkan orang-orang tidak mudik dari jakarta akan berwisata ke Banten.

“Yang pertama, saya menghormati kebijakan Pemerintah dan tentunya akan kita taati,” tutur Gubernur saat menjadi salah satu narasumber dalam acara salah satu TV nasional, Rabu (14/4/2021) malam.

Kedua, kata Gubernur, harus dipahami posisi Provinsi Banten itu di wilayah ujung Barat yang memiliki garis pantai sepanjang 499,62 Km dan sangat terbuka.

“Ketiga, ketika masyarakat Jakarta tidak pulang mudik, pilihannya hanya satu yaitu berbondong-bodong ke Banten untuk berwisata,” ungkapnya.

Pada satu sisi mudik tidak boleh tapi wisata dibuka.

Menurut Wahidin Halim, hampir tiap minggu, pilihan wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya pasti mengunjungi daerah Banten. Dengan pertimbangan karena lebih dekat, lebih terjangkau secara ekonomi, dan sebagainya.

Gubernur pun ungkapkan penerapan disiplin protokol kesehatan terhadap para wisatawan yang datang ke Banten menjadi tantangan tersendiri.

“Saya mengusulkan, kalau dilarang, dilarang semuanya. Kalau dibuka, dibuka semuanya. Dengan berbagai konsekuensi mulai dari perjalanan hingga di tempat wisata,” ungkapnya.

Gubernur menjelaskan, terjadi kesulitan saat praktik pada waktu pihaknya mencoba memonitor dan menata bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam layanan wisata.

“Agak sulit bagi kami untuk melakukan penataan atau pelaksanaan protokol kesehatan. Karena keremunan di tempat wisata sulit dihindarkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan tempat wisata dibuka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi kapasitas tempat wisata, hingga mengusahakan vaksinasi bagi para pelaku industri pariwisata.

Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan terkait pelarangan mudik merupakan keputusan Pemerintah Pusat yang sudah diatur panduannya oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu tugas dan fungsi pihaknya adalah memastikan tempat destinasi wisata untuk patuh pada protokol kesehatan. Patuh pada peraturan dalam bingkai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berbasis mikro daerah setempat. (BPMG).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here