Ingin Maksimal, Fahmi Sumanta Harapkan Seleksi P3K Tanpa CAT

Pandeglang, badakpos.com – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta tidak sepakat jika seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Ditemui langsung oleh wartawan badakpos.com, Fahmi mengatakan pihak BKD Kabupaten Pandeglang akan segera mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk tidak memberlakuan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Kalau menggunakan seleksi CAT, kami pesimis untuk bisa maksimal. Pada CASN saja banyak yang gugur, apalagi jika diterapkan pula pada P3K,” tutur Fahmi.

Fahmi pun menambahkan hal itu dilakukan, karena tingkat kelulusan saat seleksi CPNS tahun 2018 dengan menggunakan sistem CAT, dari 2.800 pendaftaran hanya dibawah lima persen yang dinyatakan lulus murni. Maka dari itu Fahmi berharap seleksi P3K bisa menggunakan seleksi manual atau tidak menggunakan Sistem CAT. Hal itu mengingat sebagian pegawai honorer yang bekerja dilingkungan pemkab sudah melewati usia 35 tahun serta minim pengetahuan tentang teknologi. “Karena honorer di Pandeglang banyak yang sudah tua dan tidak paham teknologi. Sedangkan loyalitas mereka sudah puluhan tahun. Sehingga tidak fair bila disamakan dengan sistem yang ada saat ini,” tambahnya.

Masih dikatakan Fahmi, pihak BKD Pandeglang akan tetap menyiapkan segala keperluan untuk menghadapi penerimaan P3K. Bulan februari ini BKD akan memvalidasi 7.800 tenaga honorer terlebih dahulu, mengingat banyak tenaga honorer bidang pendidikan yang masih terdata sebagai lulusan SMA. Padahal kenyataannya, mereka sudah meraih gelar sarjana. “Kami akan memvalidasi data sebelum memulai proses P3K. Lalu menghitung kekuatan dari setiap OPD, adapun untuk total tenaga honorer 7.800 orang. Jumlah ini akan kembali divalidasi terlebih dahulu, dan yang diprioritaskan bagi lulusan S1. Maka dari itu untuk saat ini kami sedang mendata pegawai yang masih terdata sebagai lulusan SMA. Karena aturannya harus S1. Itu mutlak,” tegas Fahmi.

Melalui seleksi P3K ini, Fahmi berharap kepada pemerintah pusat agar memberi kesempatan lebih besar bagi tenaga honorer. Idealnya, komposisi penerimaan P3K 60 persen untuk honorer dan 40 persen untuk dikalangan umum. “Sementara prediksi kami kuota P3K tidak jauh berbeda dengan CASN yang berkisar 500 jiwa. Kami berharap presentase penerimaan P3K dari golongan honorer lebih besar karena jumlahnya mencapai ribuan. Jadi kami berharap ada keberpihakan terhadap tenaga honorer,” tutupnya. (BP-10)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *