Istana Persilakan Jika Ormas Ingin Uji Materi Perppu di MK

0
11

Jakarta, Badakpos.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Perppu) yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, sempat mendapatkan kritikan salah satunya dari pengamat politik. Oleh sebab itu, pihak Istana mempersilahkan jika Ormas jika ingin uji materi Perppu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti dilansir badakpos.com dari REPUBLIKA.CO.ID, — ‎Pemerintah tidak akan menghalangi jika ada organisasi masyarakat yang akan melakukan uji materi terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan. Hal ini merupakan hak bagi siapapun termasuk kelompok masyarakat tertentu.

“Silahkan saja, presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang berlaku,” kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, Kamis (13/7).

(Baca: Persiden Tandatangan PERPPU, HTI Resmi di Bubarkan )

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak‎ untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah. Penerbitan Perppu terkait organisasi masyarakat sebelumnya memang mendapat penolakan dari sejumlah organisasi. Salah satu yang sangat kuat menolak keberadaan Perppu ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Usai pengumuman secara resmi oleh Menkopolhukam terkait Perppu oganisasi masyarakat, HTI yang iketuai Ismail Yusanto mengadakan pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra. HTI memutuskan memberi kuasa kepada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materil atas Perpu tersebut yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here