Kammi dipaksakan mengeluarkan Perppu No.2 / 2017.

0
6

Cilegon, Badakpos.com – Masyarakat dikagetkan dengan dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013, tentang Ormas yang dikeluarkan oleh presiden Ir. Joko Widodo, pemerintah dapat membubarkan ormas-ormas yang dinilai tidak sesuai dengan pancasila tanpa melewati peradilan dan terkesan dipaksakan.
Menyikapi hal tersebut, beberapa waktu lalu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Cilegon melakukan pernyataan sikap Aksi Penolakan atas Perppu no. 2 tahun 2017 tersebut.
Kosasih Maulana Ketua Umum KAMMI Cilegon menilai pemerintah telah bertindak otoriter, Perppu ormas tidak memenuhi syarat penerbitan perppu yang dikeluarkan oleh MK, ujarnya.
Senada dengn Kosasih, Ketua Kebijakan Publik Kammi menyampaikan bahwa Perppu ormas hanya menyasar pada ormas islam dan ini merupakan metode PKI gaya baru, karena kebijakan ini sangat tidak relevan dan terkesan dipaksakan karena tekanan pihak tertentu, imbuhnya. (BP1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here