KEMENKES VS BPOM REBUTAN IZIN EDAR OBAT

 

Oleh : Mohammad Alifia Agung Triyadi

 

Penulis adalah : Mahasiswa STIKes Salsabila Serang

 

 

Saat ini sedang marak isu wacana pengembalian alih izin edar obat oleh Kemenkes dari BPOM. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto, rencana mengambil alih izin edar obat yang sebelumnya dikelola oleh BPOM untuk dikembalikan ke Kementerian Kesehatan adalah dalam rangka upaya efisiensi, agar perizinan bisa lebih cepat dan mudah.

Selain itu, banyaknya keluhan dari pebisnis yang merasa sulit untuk mendapatkan izin edar, sehingga harga produk obat pun menjadi meningkat. Hal ini akan tentu berdampak pada timbulnya kekhawatiran dari pasien dalam melakukan penebusan obat.

Sesuai undang-undang yang berlaku, Kemenkes hanya melakukan deregulasi. Banyak perusahaan yang mengaku harus menunggu waktu dan proses yang lama untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Apabila izin edar diambil oleh kemenkes, maka akan mengefisienkan waktu sehingga dapat menurunkan biaya, dan akan berdampak pada turunnya harga poduk obat.

Namun tidak sedikit pula terjadi penolakan dari berbagai kalangan atas rencana Kemenkes melakukan pengambilan kepengurusan perizinan edar obat, sebab peningkatan harga obat bukan dikarenakan lamanya proses perizinan edar obat, melainkan banyaknya bahan baku impor yang digunakan dan panjangnya rantai distribusi.

Apabila Kemenkes ingin harga obat turun, maka seharusnya Kemenkes dapat menekan proses pengimnporan bahan baku, sehingga dapat meringankan biaya produksi dan juga biaya pengobatan pasien.

Lamanya proses pemberian izin edar, terjadi karena BPOM juga harus melakukan pengecekan secara teliti terhadap data-data perusahaan yang mengajukan izin edar, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian izin edar.

Terkadang terjadi kekurangan data sehingga memperlambat proses perizinan edar obat. Pada dasarnya BPOM telah melakukan percepatan proses izin edar dengan membuat registrasi berbasis web, seperti e-registrasi obat, e-registrasi obat tradisional dan e-registrasi pangan.

Maka dari itu, masih diperlukan pengkajian ulang dan lebih lanjut terkait pengalihan kepengurusan izin edar obat tersebut, karena akan berpengaruh pada kualitas/mutu suatu obat, efisiensi penggunaan obat, harga obat dan juga kepatuhan penggunaan obat oleh pasien.

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *