Keppres Corona Sebagai Bencana Nasional & Force Majeure Untuk Dunia Usaha

0
0

Oleh : Gunawan Wijaja

Penulis adalah : Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Hukum Bidang Kesmas PP IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

 

Belum lama ini, tepatnya tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres Bencana Nasional). Pengeluaran Keppres Bencana Nasional ini bukan tanpa tanda tanya besar, oleh karena sebelumnya Presiden Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Keppres Darurat Kesmas), dengan rujukan undang-undang yang berbeda. Meskipun kedua undang-undang yang dirujuk dalam Keppres Bencana Nasional dan satu undang-undang yang ditunjuk dalam Keppres Darurat Kesmas menjadi rujukan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (PPPSBB).

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan Keppres Bencana Nasional ini, namun untuk menjelaskan kaitannya dengan Force Majeure. Pembahasan ini dilakukan dengan memperhatikan bahwa tidak lama setelah Keppres Bencana Nasional ini dibaca oleh penduduk Indonesia, banyak pertanyaan muncul sehubungan dengan masalah Force Majeure yang dikaitkan dengan penundaan pembayaran bahkan ada yang menyebutkan pembatalan perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ditemukan rumusan kata-kata Force Majeure, namun demikian dapat ditemukan kata-kata “keadaan memaksa” yang merupakan terjemahan dari “overmacht” dalam rumusan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Dalam rumusan tersebut dapat diketahui bahwa yang dinamakan keadaan memaksa adalah suatu alasan, suatu tangkisan, suatu eksepsi dari keadaan cidera janji (wanperstasi) yang mewajibkan debitor untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga yang terjadi karena wanprestasi debitor. Ini berarti meskipun debitor sudah cidera janji, debitor tidak dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, jika ada suatu keadaan memaksa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang arti keadaan memaksa atau overmacht atau force majeure tersebut dalam KUHPerdata. Namun demikian jika dilihat dari rumusan selanjutnya setelah kata-kata “keadaan memaksa”, yaitu “atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya” dapat dikatakan bahwa yang disetarakan dengan keadaan memaksa adalah “suatu hal yang terjadi secara kebetulan” artinya bukan sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang sudah dapat diprediksi atau diperkirakan, atau sesuatu yang secara umum orang akan tahu bahwa suatu hal tersebut akan terjadi. Selanjutnya kejadian yang “kebetulan” tersebut adalah penyebab utama cidera janjinya debitor, bukan hanya sekedar penyebab tambahan karena sebetulnya debitor sudah akan cidera janji tanpa terjadinya/ tanpa adanya suatu keadaan/ kejadian tertentu tersebut. Dalam hal demikian berarti keadaan/ kejadian tertentu tersebut bukanlah suatu “keadaan memaksa.”

Sebagai suatu klausula dalam perjanjian, Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa yang dinamakan dengan A Force Majeure clause adalah “a contractual provision allocating the risk of loss if performance becomes impossible or impracticable, especially as a result of an event or effect that the parties could not have anticipated or controlled.”  Dengan demikian berarti jika dalam suatu perjanjian tercantum ketentuan yang mengatur mengenai keadaan memaksa atau “force majeure”, maka ketentuan tersebut mengatur mengenai siapa yang akan memikul risiko kerugian jika pelaksanaan suatu perikatan, prestasi atau kewajiban menjadi tidak mungkin atau sulit untuk dilaksanakan, sebagai akibat dari suatu kejadian atau akibat yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Seperti telah dijelaskan bahwa dalam keadaan normal setiap bentuk wanprestasi mewajibkan pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga. Dalam hal terjadi wanprestasi karena adanya keadaan memaksa, maka terjadi alokasi risiko dengan perpindahan risiko yang menungkinkan terjadinya mitigasi risiko. Dengan alokasi risiko tersebut debitor tidak dapat lagi diminta untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi, biaya dan bunga.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata, Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, pun tidak ada itikad buruk padanya.” Dalam konteks rumusan Pasal 1245 KUHPerdata ada perkataan atau, dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata kejadian/ keadaan “tidak terduga”, “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak ada itikad buruk” merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keadaan ini bukanlah pengertian keadaan memaksa secara harfiah tapi memiliki akibat yang sama dengan terjadinya suatu keadaan memaksa. Sehingga dalam pandangan penulis, hal ini dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif/ subjektif, karena bergantung pada keadaan debitor secara subjektif. Tidak ada suatu patokan keadaan objektif tentang keadaan debitor.

Sehubungan dengan pandemic COVID-19, dan khususnya lagi dengan terbitknya Keppres Bencana Nasional, maka hal-hal berikut di bawah ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk dapat menentukan apakah pandemic COVID-19 dan khususnya Keppres Bencana Nasional dapat dianggap sebagai Force Majeure atau keadaan memaksa.

Dengan memperhatikan pemahaman dan konsep yang disampaikan di atas, jelas bahwa keadaan memaksa tidak perlu dinyatakan dengan suatu peraturan, keputusan ataupun ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun demikian perlu untuk diperhatikan bahwa jika keluarnya peraturan, keputusan ataupun ketetapan tersebut ternyata mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum bagi salah satu pihak untuk melaksanakan perikatan, prestasi atau kewajibannya maka keluarnya peraturan, keputusan ataupun ketetapan tersebut dapat menjadi “keadaan memaksa” bagi debitor yang jika melaksanakan perikatan, prestasi atau kewajibannya dalam rangka memenuhi perjanjiannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan penjelasan pertama di atas, Keppres Bencana Nasional tidak memberikan larangan apapun juga kepada pihak manapun untuk melaksanakan sesuatu hal, jadi dalam hal yang demikian berarti Keppres Bencana Nasional (Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020) secara formal tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa. Demikian juga halnya Keppres Darurat Kesmas, secara formal juga tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan keadaan memaksa.

Jika dalam butir 2 di atas dikatakan tentang keadaan formal, maka sekarang dibahas keadaan materiil, terkait dengan pandemic COVID-19. Sehubungan dengan keadaan memaksa, maka harus diperhatikan isi perjanjian antara pihak, yang meliputi unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalia. Jika pada dasarnya kejadian COVID-19 menjadi penyebab pokok tidak mungkinnya pelaksanaan suatu prestasi tertentu, seperti misalnya karyawan yang ada pada suatu perusahaan terpapar COVID-19 sehingga tidak ada yang dapat melaksanakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, maka hal tersebut dapat menjadi dasar alasan keadaan memaksa, vide Pasal 1244 KUHPerdata.

Selanjutnya terkait dengan akibat COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya serangkaian regulasi sebagai bagian dari mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari terbitnya Keppres Darurat Kesmas, yang diikuti dengan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (PPPSBB).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PMKPSBB).

Untuk wilayah DKI Jakarta, dilanjutkan dengan:
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (KMKesPSBBDKI).
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PerGubDKIPSBB) dan
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (KepGubDKIPSBB).

mengakibatkan terjadinya larangan bagi perusahaan atau individu tertentu untuk melakukan kegiatan yang jika dilakukan dapat dikenakan sanksi, sedangkan kegiatan tersebut adalah perikatan, prestasi atau kewajiban yang merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian tertentu, maka sepanjang dan selama dapat dibuktikan jika memang kegiatan yang dilarang tersebut adalah perikatan, prestasi atau kewajiban yang merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian, maka keadaan/ kejadaian tersebut dapat dianggap merupakan bagian dari keadaan memaksa.

Satu hal lagi, last but not least, terjadinya keadaan memaksa tidak menyebabkan debitor dapat terbebas dari perikatan, prestasi atau kewajibannya. Keadaan memaksa hanya memundurkan pelaksanaan (yang merupakan wanprestasi) tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi biaya dan bunga. Dalam hal kejadian wanprestasi menjadi sedemikian lamanya sehingga tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan, maka tentunya para pihak perlu melakukan novasi terhadap perjanjian atau mengakhiri perjanjian. Namun jika diperhatikan ketentuan KepGubDKIPSBB yang hanya (berlaku untuk DKI Jakarta) memberlakukan masa PSBB selama 14 hari dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, maka jelas jika kondisi keadaan memaksa di DKI Jakarta hanya dapat diterapkan untuk jangka waktu tertentu saja. Di luar masa yang ditentukan dalam peraturan yang membatasinya, dalam hal DKI Jakarta adalah PerGubDKIPSBB dan KepGubDKIPSBB, berarti para pihak wajib melaksanakan kembali perikatan, prestasi atau kewajibannya sesuai yang diatur dalam perjanjian masing-masing.

Sehubungan dengan perikatan, prestasi atau kewajiban yang berhubungan dengan institusi keuangan, maka hal tersebut sudah diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK11/2020), yang tidak akan dibahas dalam tulisan ini. Semoga penjelasan di atas tentang Force Majeure atau keadaan memaksa dapat memberikan pemahaman dan mengurangi kekhawatiran yang berlebihan tentang issue yang berkembang saat ini terkait COVID-19 dan Keppres Bencana Nasional pada khususnya.

Penulis dapat di hubingi di : email widjaja_gunawan@yahoo.com.

Komentar dibawah ini