Komunis dan Khilafah Dalam Perspektif Pancasila

0
0

Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq
Penulis adalah : Komisioner Bawaslu Provinsi Banten

Beredar kabar bahwa Menteri Agama RI menghapus pelajaran di sekolah yang bermuatan radikal. Bila baca judul dan sepintas baca isi, akan menimbulkan salah persepsi. Maka, sebaiknya kita lebih jernih dalam merespon, serta cermat dalam memilah, juga memilih.
Menteri Agama bukan menghapus mata pelajaran agama. Tapi menghapus konten pelajaran yang bermuatan radikal. Hasil evaluasi, ada 155 tema yang berkonten demikian. Ke 155 tema itu ada pada 5 mata pelajaran; Bahasa Arab, Fiqih, Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam.
Siapapun sepakat, radikalisme yang dimaknai sebagai penggunan kekerasan fisik dan intimidasi, mengklaim hanya diri dan kelompoknya yang benar, menolak perbedaan, memaknai doktrin agama secara tekstual, merupakan cara-cara yang tidak menunjukkan prinsip rahmah dalam agama. Cara yang kontradiktif dengan sifat agama yang rahmatan lil alamin.

Karena radikalisme termasuk faham yang dapat membuat umat Islam kerdil, sempit, terbelakang, dan tertinggal, maka sejatinya seluruh umat menjauhi dan meninggalkan cara-cara seperti itu. Perkara itu kita sepakat.
Yang belum disepakati itu adalah ketika terminology “radikalisme” disematkan pada kelompok yang berbeda, dan dianggap menentang rezim. Pada celah inilah sejatinya masalah. Tidak adil bila ada kelompok yang berbeda sikap dengan pemerintah lantas disematkan stigma radikal.

Sebagai orang Islam yang mengklaim agama pembawa damai, kita sepakat bahwa radikalisme merupakan faham, cara, langkah, strategi, dan teknik yang buruk dalam menampilkan wajah agama. Tapi, bila kita memiliki cara pandang beda dengan rezim lantas dimaknai menentang, maka kita tahu dan paham, siapa yang sedang mempraktekan radikalisme.

Kembali ke persoalan radikalisme dalam buku mata pelajaran agama. Jadi, yang dihapus itu bukan pelajaran agama. Tapi konten yang bermuatan radikal. Sementara perkara lain, seperti akhlak dan adab, bahkan mendapatkan penguatan.

Saya tidak sepakat bila perkara khilafah dan nasionalisme dihapus dari konten mata pelajaran. Apalagi bila beranggapan bahwa tentang khilafah masuk kategori radikalisme. Semua pengetahuan mesti kita pelajari. Jangankan perkara khilafah, perkara komunisme saja kita pelajari di bangku sekolah dan kuliah.

Waktu kuliah di program studi Aqidah Filsafat IAIN SGD Bandung Tahun 1992, saya dan kawan sekelas mempelajari hampir seluruh isme dan atau madzhab di dunia. Termasuk komunisme, marxisme, leninisme, hingga aliran kebatinan di nusantara.

Model pemerintahan dalam sejarah peradaban dunia juga kami kupas. Mulai dari era Yunani yang menerapkan demokrasi, Romawi yang monarchy, khilafah zaman daulah, fasis era Mussolini di Itali, kesultanan pada kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, hingga demokrasi modern di era sekarang.

Semua itu dipelajari untuk menjadi pengetahuan kita. Mempelajari tema tersebut, tidak lantas bermakna kita sepakat dengan isme atau madzhab tersebut. Apa jadinya ketika komunisme dilarang, lantas saat kami kuliah justru mempelajari dan memperdalamnya. Yang terlarang itu bukan mempelajari, tapi mengajak, menyebarkan, dan mempraktekkan.

Sama halnya dengan tema khilafah. Mempelajarinya tak perlu dilarang. Karena ia menjadi bagian dari sejarah perjalanan umat Islam. Dengan mempelajarinya, kita tahu dan paham; untung ruginya, kekuatan dan kelemahannya, serta apakah model itu cocok atau tidak diterapkan pada zaman sekarang.

Kalau misalnya bahwa model khilafah itu tidak cocok diterapkan pada penduduk Indonesia yang amat beragam, serta dengan banyak pertimbangan lain, termasuk mashlahat dan mudharatnya, ya sudahlah. Biarkan perkara khilafah menjadi bagian dari sejarah. Bila Pancasila adalah dasar negara yang paling cocok bagi Indonesia, ya sudahlah kita sepakat.
Kalau Pancasila sudah menjadi ijma bangsa, maka kita mesti konsisten. Jangan rongrong dasar negara ini dan model pemerintahan ini dengan dasar dan model lain, baik model komunis, juga model khilafah! Karena dalam perspektif Pancasila, keduanya adalah rongrongan!.

Bahwa kita sebagai umat Islam mesti menjalankan ajaran agama secara kaffah, saya sepakat. Kaffah bukan semata dalam bidang fiqih, tapi juga dalam bidang lain, termasuk politik. Lalu, bukankah pemerintahan bermodel khilafah merupakan representasi model Islam? Eit nanti dulu! Bila kita bedah lagi, perkara ini amat panjang juga dalam bahasannya. Itu bisa kita bahas lain waktu dalam tulisan terpisah.

Atas dasar pemikiran itulah, saya mah menolak bila komunisme menjadi dasar negara. Hal yang sama, saya juga menolak bila khilafah dijadikan model pemerintahan di Indonesia. Selain alasan diatas, alasan yang paling sederhana adalah karena Pancasila telah menjadi ijma bangsa.

Keduanya dianggap rongrongan dalam perspektif Pancasila lho! Itu juga perspektif saya sebagai warga negara. Bukan perspektif saya sebagai pemeluk agama. Saya ingin beragama secara kaffah. Tapi saya “rumasa” dan tahu diri, bahwa saya hidup di negara dengan penduduknya yang beragam; Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itulah cara dan kerangka berpikir saya. Itulah sikap dan pendirian saya. Itulah saya. Saya tak sepakat komunis. Saya tak sepakat khilafah. Saya sepakat Pancasila. Wallahualam.

Komentar dibawah ini