Mengintip Tahapan Pilkada Pandeglang 2020

0
17

Oleh : Ahmadi

 

PEMKAB bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 lalu untuk pemilihan serentak 2020 yang akan digelar pada Rabu, 23 September tahun depan sebesar 68,2 miliar. Anggaran ini memang berkurang sekitar Rp 15 miliar dari anggaran yang KPU ajukan sebesar Rp 83 miliar. Rasionalisasi dan evaluasi anggaran terpaksa dilakukan terutama di pos sosialisasi, pengurangan tempat pemungutan suara (TPS) dari 2.201 menjadi 1983 atau sebanyak 218 TPS, honor dan biaya bimbingan teknis (bintek) terhadap badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS), anggaran rapat-rapat dan lain-lain. Penghematan dan efisiensi yang kita lakukan sejalan dengan intruksi KPU RI pada saat konsolidasi nasional (Konsolnas)  yang digelar di DKI Jakarta pada 21-24 September 2019.

Jika dibanding dengan 3 (tiga) daerah lain yang akan menggelar Pilkada Serentak tahap keempat tahun 2020 mendatang, anggaran untuk Pilkada Pandeglang cukup minim. Yu kita lihat, a). Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp. 60,5 miliar, Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sebanyak 948.71 jiwa, jumlah kecamatan 7 (tujuh), jumlah desa/kelurahan 54, jumlah TPS 2.500, b). Kota Cilegon Rp. 30,8 miliar, DPT terakhir sebanyak 290.571 jiwa, jumlah kecamatan 8 (delapan), jumlah desa/kelurahan 43, jumlah TPS 700, c). Kabupaten Serang Rp. 75,6 miliar, DPT terakhir sebanyak 1.180.789 jiwa, jumlah kecamatan 29, jumlah desa/kelurahan 326, jumlah TPS 2667, d). Kabupaten Pandeglang Rp. 68,2 miliar, DPT terakhir 930.761, jumlah kecamatan 35, jumlah desa/kelurahan 339, jumlah TPS 1983, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tiap kecamatan personilnya 5 (lima) orang ditambah sekretariat 3 (tiga) orang, total 8 (delapan) orang, mereka mendapatkan honor operasional sekitar 10 bulan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) per-desa/kelurahan sebanyak tiga orang ditambah sekretariat tiga orang, total 6 (enam) orang. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak tujuh orang per-TPS ditambah petugas ketertiban 2 (dua) orang, total 9 (sembilan) orang, mereka mendapatkan honor selama 1 (satu) kegiatan.

Apabila kita telisik lagi, tentu anggaran yang diberikan Pemkab ke KPU tidak terlalu besar jika melihat regulasi terkait dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang menjadi ketetapan untuk dipedomani oleh KPU daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Jika melihat angka secara akumulasi, tentunya sangat besar apabila dikaitkan dengan kondisi Pandeglang saat ini yang masih banyak membutuhkan infrastruktur yang memadai, sektor pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, tetapi ini karena sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dimana pendanaan Pilkada itu menjadi tanggung jawab Pemda setempat sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 201 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Berbicara pendanaan Pilkada sudah selesai, penulis tentu ingin menyampaikan tahapan Pilkada Pandeglang 2020 yang dibagi ke dalam dua kelompok yakni I Persiapan dan II Penyelenggaraan. Dimana kegiatan Persiapan dibagi ke dalam 1). Perencanaan Program dan Anggaran dimana di dalamnya ada penandatanganan NPHD pada awal Oktober 2019, pengelolaan program dan anggaran yang waktunya setelah penandatanganan NPHD hingga tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan. 2). Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan hingga 31 Agustus 2020 yang di dalamnya penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 3). Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tatacara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan hingga 31 Agustus 2020 yang di dalamnya ada sosialisasi kepada masyarakat dari 1 November 2019 hingga 22 September 2020 dan penyuluhan/bimbingan teknis (bimtek) kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dari 1 November 2019 hingga 22 September 2020. 4). Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, diantaranya PPK dari 1 hingga 31 Januari 2020, PPS dari 21 Februari hingga 21 Maret 2020 dan KPPS dari 21 Juni hingga 21 Agustus 2020 serta pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dari 16 April hingga 29 April 2020. 5). Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS yang ditetapkan oleh Bawaslu6). Pemberitahuan dan Pemantau Pendaftaran7). Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, 8). Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Sementara tahapan Penyelenggaran dibagi ke dalam : 1). Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang ditetapkan pada 26 Oktober 2019 yang pengumumannya dilakukan pada 25 November hingga 8 Desember 2019, penelitian, verifikasi dan lain-lain dilakukan hingga 14 Juni 2020, 2). Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dari 16 hingga 18 Juni 2020, 3). Pendaftaran Pasangan Calon dari 16-18 Juni 2020, 4). Peneilitan Persyaratan Calon yang dibagi ke dalam beberapa item dari penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik (parpol) dan gabungan parpol serta independen yang dimulai dari 16 hingga 18 Juni 2020 hingga penelitian perbaikan syarat calon dari 1 hingga 7 Juli 2020, 5). Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan pada 8 Juli 2020, pengundian nomor urut pada 9 Juli 2020 hingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) jika ada gugatan yang waktunya paling lama tujuh hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara, 6). Pelaksanaan Kampanye yang di dalamnya ada masa kampanye dari 11 Juli 2020 hingga 19 September 2020 dan Laporan dan Audit Dana Kampanye dari penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) pada 10 Juli 2020 hingga pengumuman hasil audit pada 7 hingga 9 Oktober 2020.

Kemudian 7). Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dibagi ke dalam dua item yakni pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pengumuman dan penghitungan suara dan pemungutan suara yang akan dilakukan pada 23 September 2020 hingga pengumuman hasil penghitungan suara per-TPSoleh PPS di desa/kelurahan pada 23 September hingga 9 September 2020, 8). Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibagi ke dalam: a). Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK dari 23 hingga 24 September 2020, b). Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK pada 24 hingga 28 September 2020, c). Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota pada 24 hingga 29 September 2020, d). Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota pada 28-30 September 2020, e). Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada 29 September hingga 1 Oktober 2020.

Lalu 9), Penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan dilakukan paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara remi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU, 10). Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan, menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK, sementara penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK dilaksanakan paling lama lima hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU, dan terakhir 11). Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih, untuk Bupati/Wakil Bupati atau Walikota, yang tidak ada Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) maka dilaksanakan paling lama tiga hari setelah penetapan pasangancalon terpilih, jika ada permohonan PHP maka dilaksanakan paling lama tiga hari setalah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK.

Akhirnya, penulis mengajak kepada semua lapisan masyarakat khususwa warga Kabupaten Pandeglang untuk menyongsong Pilkada Pandeglang 2020 dengan riang gembira. Mari kita jaga kondusifitas daerah demi keberlangsungan pembangunan pada masa yang akan datang. Kita ciptakan Pilkada berkualitas dengan tiga syarat yakni penyelenggara, peserta dan pemilih juga bersama-sama menjaga intergritas.

 

Penulis adalah : Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang.

Komentar dibawah ini