Menimbang “Bajukoko” Di Pilkada  

Oleh : Supadilah, S.Si

Pilkada serentak 2018 menyita perhatian. Ada 13 daerah yang hanya diikuti satu calon. Hanya ada calon tunggal. Meski begitu, sistem demokrasi tetap menghendaki pilkada dilaksanakan. Lawannya? Kolom kosong. Jadi nanti di kotak suara hanya ada foto satu pasangan calon.

Tentu kandidat tunggal itu diuntungkan. Tidak khawatir kalah dengan sang lawan, sebab ujung-ujungnya dia pula yang menang. Istilahnya, kemenangan tertunda. Kandidat tunggal pun lebih sumringah. Dia tidak keluar dana besar. Tidak perlu banyak mencetak kaos, spanduk, baliho, pamflet, membayar tim sukses, saksi, dan lainnya. Tidak pula harus menggelar kampanye terbuka yang menguras banyak dana. Tidak pula harus menghadiri debat kandidat yang sedikit banyak menghabiskan tenaga.

Dalam aturannya, pasangan calon yang melawan kolom kosong harus mendapatkan suara minimal 50 persen plus satu dari jumlah total suara sah. Calon tunggal akan menang mudah? Bisa jadi. Bisa jadi. Jika kalah, atau karena tidak mendapatkan ketentuan jumlah suara, pilkada kembali diulang di tahun berikutnya.

Fenomena kotak kosong ini menuai reaksi dari banyak pihak. Muncullah Gerakan Bajukoko (Barisan Juang Kolom Kosong). Ada panglimanya. Panglima bajukoko. Gerakan ini tentunya lebih massif dan terorganisir ketimbang individu yang juga tidak menghendaki adanya kolom kosong yang dianggap indikasi matinya demokrasi di sebuah daerah. Kolom kosong terjadi akibat calon tunggal menggaet seluruh dukungan partai politik. Semua parpol terarah pada petahana. Selain itu, bisa karena tidak munculnya alternatif calon independen.

Fenomena kolom kosong juga sebuah fakta bahwa partai politik tidak mampu mencetak kader terbaiknya yang mampu muncul sebagai alternatif calon pemimpin. Betul begitu? Sebtulnya tidak juga. Saya yakin partai politik memiliki kader yang memiliki kualitas yang mumpuni. Hanya saja, banyak pertimbangan. Parpol memberikan dukungan ada sebabnya. Peluang kalah cukup besar jika mengusung calon sendiri. Sebaliknya, peluang menang kecil.

Tapi pilkada bukan hanya sekadar kapasitas tokoh. Gelaran demokrasi elektoral menghendaki biaya politik (cost politic) yang tidak sedikit. Apalagi jika sebuah partai tidak bisa mengusung pasangan sendiri. Mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Disinilah munculnya mahar untuk ‘membeli perahu’. Sebuah dukungan dari partai lain untuk turut mendukung calon yang dimaksud.

Parpol tentu berhitung. Tak mau rugi besar. Mendukung calon yang tidak populis, hanya berdagang yang akan rugi. Apatah lagi calon tidak punya kapasitas. Maka, daripada keluar modal besar, lebih baik cari aman dengan mengekor ke calon yang kuat. Merapat ke petahana yang punya elektabilitas dan popularitas yang lebih besar.

Belum lagi pertimbangan ketakutan balas dendam politik. Petahana yang menang diprediksi membalas lawan-lawan politiknya. Bisa dalam bentuk membatasi gerak kandidat lawan atau partai lawan.

Kandidat cukup diuntungkan dengan kondisi ini. Pilkada dilalui dengan biaya yang sedikit. Tidak perlu perang spanduk atau baliho. Mungkin tetap butuh, membikin spanduk atau baliho yang sosialisasikan ‘coblos nu aya potona’ atau coblos yang ada gambarnya. Itu pun pasti tidak semassif jika ada lawan.

Berdasarkan undang-undang, sosialisasi kolom kosong bahkan dibolehkan. Tapi rasanya mubazir. Betul. Jika pilkada harus diulang, akan lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan oleh negara. Ingat, pilkada ulang pun dibiayai oleh negara. Jadi, dua kali keluar biaya. Belum lagi, kerja kepala daerah terlambat dan tersendat. Kepala daerah tidak segera bekerja. Daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (plt). Kerjanya tentu sedikit berbeda dengan kepala daerah ‘yang sebenarnya’. Sebab keberadaannya memang ‘tidak dipersiapkan’. Lain halnya jika kepala daerah itu sendiri yang turun tangan.

Mempromosikan kolom kosong menurut saya tidak perlu. Lebih banyak mudharatnya, keuntungan cuma sedikit. Memang, itu sebuah bentuk perlawanan atas tidak adanya pilihan politik. Jika tidak senang dan ingin ganti kepala daerah, itu wajar, sebab tidak bisa kita membuat semua orang mendukung kita. Pasti saja ada yang tidak sepakat. Jika ingin mengganti kepala daerah, prosesnya harusnya kita lakukan sebelum ketetapan KPU tentang peserta pilkada. Bisa dengan mendorong calon independen yang mendaftar. Bisa juga dengan memberikan dukungan kepada parpol untuk memunculkan kadernya supaya maju. Alangkah baiknya jika sumber daya mempromosikan kolom kosong diperuntukkan memunculkan calon lawan petahana.

Pilkada ulang akan membengkakkan biaya. Belum lagi tenaga kita akan terkuras banyak ke arah sana. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pada pilkada bupati/walikota adalah sekira 20 miliar – 30 miliar. Biaya yang besar harus ditanggung negara melakukan perhelatan demokrasi itu.

Penutup, alangkah baiknya sumber daya itu kita arahkan untuk mengawal dan mengawas kepala daerah yang (akan) terpilih, supaya menjalankan pemerintahan dengan baik, tidak khianat, dan bekerja dengan amanah. Bila perlu, sodorkan ide, gagasan, dan program kepadanya, sebagai bentuk perhatian kita kepadanya. Bila perlu, itu menjadi kontrak politik yang mengikat. Bisa jadi.

 

 

 
Penulis adalah : Warga Lebak – Banten, Anggota Komunitas Indonesia Membaca, dan Tenaga Pengajar di SMAIT Al-Qudwah.

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *