Pandeglang Naik Level Dari Status Tertinggal : Pemerhati Keuangan Publik Angkat Bicara

0
2

Pandeglang, badakpos.com – Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019, terdadap 62 kabupaten se-Indonesia yang naik status dan di Provinsi Banten yang naik status itu Lebak dan Pandeglang. Keputusan tersebut tentu perlu diapresiasi sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Diketahui, terdapat enam kriteria utama penilaian, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakeristik daerah. Dari enam kriteria tersebut, saya memiliki catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Pandeglang, terutama di sektor kapasitas keuangan daerah. Dalam APBD 2019 dari jumlah total pendapatan daerah (TPD) Rp 2,56 triliun, Rp 1,8 triliun atau 70,6 persennya disumbang dari dana perimbangan (DBH, DAK dan DAU). Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp 215,3 miliar atau baru 8,5 persen dari TPD, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi Rp 538,7 miliar atau 21,1 persen dari TPD.

Pemerhati Keuangan Publik, Ari Supriadi mengatakan dari tiga komponen pendapatan daerah, terlihat jika PAD berkontribusi paling rendah. Kondisi ini membuat Kabupaten Pandeglang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Karena belum seimbangnya antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity), sehingga memunculkan celah fiscal (fiscal gap) yang dalam hal ini ditutupi oleh pemerintah pusat melalui kebijakan dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horisontal (horizontal fiscal imbalance). “Dalam lima tahun terakhir memang terjadi tren peningkatan PAD, namun angkanya masih berada di grade 0-25 persen atau pola hubungan dan tingkat kemampuan daerahnya bersifat instruktif. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) bagi pemerintah daerah ke depan,” ujarnya saat melalui siaran pers, Kamis (01/08) sore.

Ari menjelaskan, untuk meningkatan penerimaan PAD dibutuhkan kebijakan strategis yang komprehensif serta berkelanjutan. Upaya peningakatan PAD bisa dilakukan dengan empat langkah, yakni meningkatkan pendapatan melalui penjualam jasa publik (charging for service), perbaikam administrasi penerimaan pendapatan daerah (revenue administration), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat dibagi dengan daerah. “Tentunya dibutuhan kesepahaman bersama, baik antara pemangku kebijakan, aparatur pemerintahan, stakeholder terkait, termasuk media massa. Ke depan bukan tidak mungkin Kabupaten Pandeglang akan mandiri secara fiskal seperti yang sering disampaikan Bupati Irna Narulita,” tutupnya. (BP-10)

Komentar dibawah ini