Pandeglang Raih WTP, Ini Tanggapan Bupati Irna

0
45

Serang, Badakpos.com – Delapan (8) Bupati/Wali Kota yang ada di Provinsi Banten, hari ini Rabu (31/5) menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Banten, di Kantor BPKRI Perwakilan Banten untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Dari delapan Kabupaten atau Kota, salah satunya Kabupaten Pandeglang, yang dihadiri langsung oleh Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita. LHP Kabupaten Pandeglang untuk LKPD Tahun Anggaran 2016 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi hasil tersebut, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita mengatakan, pihaknya sangat bersyukur Kabupaten Pandeglang medapatkan predikat WTP. Sebab kata Bupati, hasil ini menunjukan dari kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun berjalan.

“Era Irna dan Tanto adalah tahun kerja keras. Dan Ini merupakan hasil kerja masif (bersama) seluruh jajaran OPD. Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi untuk seluruh OPD di Kabupaten Pandeglang,” kata Bupati Hj. Irna Narulita.

Menurut Bupati Hj. Irna, capaian yang luar biasa ini tidak semata – mata diraih oleh Pemerintah Daerah saja. Namun kata dia (Bupati), ini merupakan hasil kerjasama dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dan pihak BKRI Perwakilan Banten.

“Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Pandeglang, yang banyak memberikan dorongan dalam pengelolaan keuangan, dan pihak BPKRI Perwakilan Banten yang selalu memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, mulai dari pemantauan dan pemerikssaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini juga, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan untuk mewakili Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.

“Opini yang saat ini kami terima, akan kami jadikan sebagai motivasi seluruh entitas untuk mengelola keuangan daerah lebih baik lagi,” ucap Bupati Hj. Irna Narulita.

Sementara itu, Kepala BPKRI Perwakilan Banten T. Ipoeng Adjar Wasita mengatakan, bahwa Kabupaten Pandeglang mendapatkan Opini WTP dengan penekanan satu hal yakni pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang belum seluruhnya diselesaikan pad tahun 2016. Selain itu kata dia (Ipoeng), Pemda Pandeglang belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) mengenai tata cara pemutakhiran data PBB P2.(BP3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here