Panwascam Bukan Pencari Penghasilan

0
1

Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq

Penulis adalah : Komisioner Bawaslu Provinsi Banten

 

Tahun depan kita akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan ini akan dilaksanakan di 270 daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Di Provinsi Banten, ada 4 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Bila tidak ada hambatan, hajat demokrasi untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota itu, akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019.

Pelaksana Pilkada terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Bila DKPP hanya ada di tingkat pusat, maka KPU dan Bawaslu ada mulai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten juga kota. Sementara untuk penyelenggara teknis dan pengawas di tingkat kecamatan , desa atau kelurahan, serta di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan dibentuk menjelang dimulainya tahapan pemilihan.

Saat ini Bawaslu sedang melaksanakan perekrutan calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Mereka nantinya akan bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan Pilkada di kecamatan masing-masing. Berbeda dengan Bawaslu Kabupaten dan Kota yang sudah permanen; masa tugasnya selama lima tahun dalam satu periode jabatan, Panwascam masih bersifat adhoc. Masa kerja Panwascam tidak lebih dari satu tahun. Dibentuk satu bulan sebelum dimulainya tahapan, dan berakhir masa jabatannya ketika seluruh tahapan Pilkada selesai.

Idealnya, untuk menjadi anggota Panwascam mesti memiliki niat dan motivasi untuk mengabdi. Bukan berorentasi pada penghasilan atau gaji. Karena honorarium sebagai anggota Panwascam tidak besar. Tidak sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) seorang pekerja pada suatu perusahaan. Besarannya masih dibawah UMR. Honorarium bulanan Panwascam tidak cukup untuk pengeluaran kebutuhan hidup selama satu bulan. Honorarium Panwascam itu kecil.

Itulah mengapa, untuk menjadi Panwascam harus disertai dengan niat dan semangat pengabdian. Pengabdian dalam rangka turut mewujudkan Pilkada yang bersih dan bermartabat. Semangat pengabdian ini bisa menafikan persoalan penghasilan. Dengan begitu, dia akan fokus dan berkhidmat pada tugas utamanya melakukan pengawasan, tanpa dirisaukan oleh persoalan pemenuhan kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Ada pepatah bagus dalam dunia filsafat yang selaras diterapkan bagi anggota Panwascam dan penyelenggara Pilkada pada umumnya. Pepatah itu berbunyi “Primum vivere deinde philosophari”, yang terjemah bebasnya kira-kira adalah “berjuanglah dulu untuk bertahan hidup, setelah itu baru anda bisa berfilsafat”. Dengan kata lain, bahwa bicara perkara filsafat itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi.

Dengan kata lain, bicara benar itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah kenyang perutnya. Bicara, ngomong, dan berdiskusi membahas sebuah kebenaran, tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang sedang dan masih lapar. Mana bisa dia bicara perkara ideal manakala perutnya masih keroncongan. Orang yang masih disibukkan oleh persoalan dan urusan perutnya, maka yang keluar dari lisannya adalah bagaimana cara mengatasi lapar dan dahaga.
Begitu pula bagi calon anggota Panwascam. Sebaiknya ketika mereka mendaftar, bukan termotivasi oleh urusan perut.

Menjadi Panwascam bukan karena mau berburu penghasilan. Tapi untuk pengabdian karena panggilan jiwa untuk turut berkontribusi bagi terwujudnya penyelenggaraan Pilkada yang aman, damai, dan bermartabat.
Seleksi calon Panwascam dilakukan secara berjenjang. Mulai dari kelengkapan berkas persyaratan, test tertulis dengan menggunakan model socrative, dan wawancara. Calon Panwascam wajib memenuhi persyaratan. Misalnya, usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal lulusan SLTA, dan berdomisili di wilayah kecamatan bersangkutan. Selain itu, mereka harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba.

Test tertulis dengan model socrative, menggunakan perangkat komputer. Dengan begitu, para calon harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Test wawancara, untuk menguji secara langsung aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kompetensi mereka perihal kepemiluan, kewilayahan, dan local content. Selain itu, test wawancara juga untuk mengkonfirmasi pengaduan dan tanggapan masayarakat, serta untuk mengetahui integritas yang bersangkutan.

Integritas penting untuk dimiliki oleh para penyelenggara Pilkada, dalam rangka agar pada saat menjalankan tugasnya mereka bisa bekerja secara proporsional, professional, dan independent; tidak memihak kepada calon tertentu. Integritas juga penting agar dalam menjalankan tugasnya mereka tidak takut atas tekanan, tidak tergiur oleh ajakan atau tawaran berupa uang, barang, jasa, atau dalam bentuk lain dari pihak tertentu, yang dapat berakibat pada tidak lempangnya tindakan atau keputusan.

Karena aspek integritas ini sangat penting bagi penyelenggara Pilkada –bahkan maqamnya masih lebih tinggi diatas kompetensi- maka ia memiliki bobot penilaian yang besar. Untuk menciptakan penyelenggara yang kompeten, bisa dilakukan dengan cara singkat lewat pelatihan, pendidikan, atau bimbingan teknis. Sementara untuk mewujudkan penyelenggara yang berintegritas, selain butuh waktu lama, juga menghajatkan komitmen dari yang bersangkutan, berupa selarasnya antara tindakan dengan apa yang dilisankan.
Menjadi Panwascam, bukan untuk pengangguran. Menjadi Panwascam, bukan untuk mencari pekerjaan. Menjadi Panwascam, bukan untuk berburu penghasilan. Wallahualam.

Komentar dibawah ini