Partai Politik : Tentang Peran, Fungsi, Klasifikasi & Kelemahannya

0
59

Oleh : Aldi Rachman

Penulis adalah : Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Syiah Kuala Aceh

Berdasarkan pada konstitusi tertulis Indonesia yang tepatnya terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945, disebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Makna yang terkandung dalam pasal ini adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin setiap warga negaranya untuk memiliki kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Bahkan kemerdekaan ini masuk kedalam bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang jaminanya tidak hanya terdapat dalam UUD 1945 tetapi juga dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dalam suatu negara demokrasi, salah satu wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul dapat terlihat dari adanya organisasi-organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi non-pemerintah (NGO) dan bahkan partai politik. Dari sekian banyaknya organisasi tersebut hanya partai politiklah yang mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses penyelenggaraan pemerintahan dengan warga negara. Bahkan ada yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, sebagaimana yang Schattscheirder katakan yaitu “Political partiess created democraty”. Dalam suatu negara yang hanya memiliki satu atau bahkan tidak ada sama sekali partai politik sangat sulit rasanya untuk bisa disebut sebagai suatu negara yang demokratis.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tepat pada Pasal 1 angka 1 nya menyebutkan definisi dari partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari partai politik, misalnya seperti Carl J.Friedrich yang mengatakan bahwa partai politik adalah sekolompok manusia yang teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Adapun menurut I Dewa Gede Atmadja, partai politik adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara berdasarkan persamaan ideologi, cita-cita atau persamaan orientasi pada program.

Kahadiran dari adanya partai politik menurut UU 2/2008 adalah bertujuan secara umum untuk (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun kehadiran partai politik secara khusus bertujuan untuk (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (3) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (4) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Disamping tujuan, terdapat juga fungsi-fungsi dari keberadaan partai politik seperti (1) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Selain fungsi menurut UU 2/2008 juga terdapat fungsi dari keberadaan partai politik yang dikemukakan oleh seorang ahli politik yaitu Miriam Budiharjo, beliau mengemukakan setidaknya ada 4 fungsi partai politik yang mana fungsi-fungsi ini memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Fungsi tersebut diantara nya ialah (1) sebagai sarana komunikasi politik; (2) sosialisasi politik; (3) rekuitment politik; da(4) sarana pengatur konflik.


Antara satu partai politik dengan partai politik lainnya pasti memiliki ciri atau corak masing-masing. Atas hal tersebut diketahui setidaknya ada 3 macam klasifikasi sistem kepartaian :

(1) Klasifikasi menurut jumlah dan fungsi anggotanya; terdapat partai massa dan partai kader.

  • Partai Massa yakni partai yang selalu mendasarkan kekuatannya pada jumlah anggotanya.
  • Partai Kader yakni partai yang mementingkan kualitas, loyalitas dan disiplin anggotanya.

(2) Klasifikasi berdasarkan sifat dan orientasi partai; dimana partai dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam sebagai berikut:

  • Partai Lindungan (Patronage Party). Umumnya memiliki manajemen organisasi yang kendor, lemah, dan kurang memiliki kedisiplinan. Tujuan partai ini biasanya hanya memenangkan pemilu sehingga kegiatan partai baru terlihat ketika akan pemilu
  • Partai asas/ideologi. Biasanya mempunyai pandangan hidup (ideologi) yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada doktrin dan disiplin partai yang kuat dan mengikat.
  • Partai program. Merupakan partai yang berorientasi pada program-program yang konkret untuk diperjuangkan menjadi program nasional.

(3) Klasifikasi atas dasar Jumlah Partai yang berpengaruh dalam Badan Perwakilan, bahwa menurut Maurice Duverger, terdiri atas tiga (3) sistem, yakni sebagai berikut:

  • Sistem satu partai atau Partai Tunggal/Mono Partai. Dalam sistem ini, konsentrasi kekuasaan ada pada satu partai yang berkuasa secara dominan.
  • Sistem dua Partai/Dwi Partai. Sistem ini diartikan sebagai adanya dua partai atau lebih, tetapi dengan peranan dominan dari dua partai.
  • Sistem Multi Partai. Dalam sistem multi partai, ada lebih dari dua partai politik yang berpengaruh di badan perwakilan rakyat.

Dalam kenyataan dan pada umumnya, keberadaan suatu partai politik terkadang memadukan beberapa klasifikasi sistem kepartaian yang tersebut diatas. Suatu partai politik dapat saja gabungan dari partai asas/ideologi sekaligus partai program. Misalnya saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berideologikan Islam dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berideologikan Nasionalis.

Berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan diatas, kita melihat bahwa keberadaan dari suatu partai politik sangatlah bagus. Namun nyatanya tidak semua ahli menyatakan begitu, terdapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa kehadiran partai politik harusnya tidak ada. Pihak-pihak tersebut diantaranya ialah M. Ostrogorsky, James Bryce, Robert Crowley, dan Puffet. Setidaknya ada 4 alasan yang mendasari pernyataan mereka tersebut. Pertama, kata “partai” berarti sebagian (part), sehingga adanya partai politik cenderung menjurus ke arah separatisme, artinya daerah pemilihan masyarakat (electorate) dipisah-pisahkan, dan loyalitas rakyat terhadap negara menjadi terbelah. Kedua, Partai Politik sebagai organisasi cenderung bersifat hirarkhis, birokratis dan berdisiplin sempit. Ketiga, partai politik dalam merealisasi ideologi politiknya memerlukan dana yang biasanya diperoleh dari donatur (investor) sebagai imbalannya partai memberikan komitmen-komitmen atau janji-janji tetentu, sehingga sering menimbulkan manipulasi dan korupsi. Keempat, partai politik dalam mengurus dan mengendalikan partainya memerlukan tenaga dan pegawai-pegawai tetap (full timer). Apabila partainya menang dalam pemilihan umum, maka tenaga tetap itu biasanya melakukan transaksi politik (politic transaction).

Disamping empat kelemahan tersebut, masih terdapat kelemahan kelima yang dapat kita temukan. Kelemahan kelima tersebut ialah bahwa suatu organisasi cenderung bersifat oligarkis. Seorang ahli bernama Robert Michels mengatakan “Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yangg berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”. Suatu organisasi baik politik maupun non politik ada kalanya mereka secara terang dan tegas mengatakan bahwa mereka bertindak atas nama rakyat namun kenyataanya hanyalah bertindak untuk kepentingan pengurusnya.
Berdasarkan pada buku Pengantar Hukum Tata Negara karya Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, S.H. disebutkan bahwa untuk mengatasi berbagai kelemahan dari keberadaan partai politik diatas, diperlukan beberapa mekanisme penunjang. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme keterbukaan partai dimana warga masyarakat diluar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik (public services), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Keempat, berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik.

 


Sumber & Referensi Penulisan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
Panduan Pemasyarakatan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2017. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI
Assshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers
Yusa, I Gede. Dkk. 2016. Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Pers

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here