Pembangunan Huntap Di Pandeglang Menunggu Penetapan Zona Merah

Pandeglang, Badakpos.com – Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera membangun hunian tetap (Huntap) bagi para korban bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang bulan mei mendatang. Namun, masih ada ganjalan yang menghadang terlaksananya pembangunan tersebut yakni penetapan zona merah.

 

“Ini sebetulnya prospek yang sangat baik, penanggulangan dan mitigasi bencana berjalan cepat, ini berkat kerja keras dan kerjasama seluluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dan Pemerintah daerah, tapi, apabila belum ada penetapan zona merah tentu akan menjadi kendala dalam pembuatan huntap,”

 

kata Irna di tengah-tengah berlangsungnya acara Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana di Graha BNPB Jakarta, Jumat (13/4).

Ia menambahkan dengan akan di bangunya huntap ini, pihaknya berharap kepada Gubernur untuk segera menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan wilayah zona merah, dengan begitu kata Irna, ada dasar yang kuat, sehingga bisa menindaklanjuti di tingkat bawah.” Hal ini sangat penting agar masyarakat juga bisa mengerti dan teredukasi tentang bahayanya wilayah zona merah, sehingga proses pembangunan huntap ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah di tentukan, “tuturnya.

Masih kata Irna pihaknya hinga saat ini masih belum menerima kepastian informasi dasar dari SK Gubernur terkait penetapan wilayah zona merah. Dikatakan Irna, seharusnya memang dari BMKG ada informasi titik mana saja yang masuk pada wilayah zona merah.” Yang jelas apabila penetapan wilayah zona merah telah di tetapkan kita bisa menertibkan rumah warga yang tinggal wilayah zona merah untuk bisa di relokasi, oleh karena itu kami terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprop Banten terkait pembangunan huntap dan penetapan wilayah zona merah, “ungkapnya.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pembangunan huntap yang akan dilaksanakan bulan mei mendatang tentunya harus memperhatikan indivasi kebencanaan, yaitu tersedianya lahan yang telah di sediakan oleh Pemerintah daerah, dan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait bahayanya tinggal di wilayah zona merah, “Oleh karena itu perlu di terbitkan surat keputusan penetapan wilayah zona merah oleh Gubernur, “pungkasnya. (Bp-3)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *