PEMERINTAH WAJIB BERIKAN PERLINDUNGAN BANTUAN HUKUM BAGI PARA ASN

0
19

Pandeglang, Badakpos.com- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi ASN dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pandeglang H. Fery Hasanudin ketika membuka acara Sosialisasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Hotel Sopyan Inn, Selasa (31/10).

 

Dalam arahannya feri menjelaskan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2017 akan memudahkan penanganan kasus bagi para pegawai, “Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada para ASN bisa berbentuk Litigasi dan Non Litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan untuk perkara tata usaha Negara, perdata, pidana dan badan-badan peradilan lainnya. Sedangkan yang non litigasi berupa pengaduan hukum dan konsultasi hukum”, jelasnya.

 

Masih kata feri, untuk itu bagi para kepala OPD jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan hukum, apabila dalam pelaksanaan tugas kedinasannya bersinggungan dengan masalah hukum, “Langsung hubungi Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk segera ditangani secara intensif, tapi perlu juga diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan kedinasan harus memperhatikan rambu-rambu peraturan yang ada”, katanya.

 

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini mengamini apa yang telah dijelaskan Feri agar kepada seluruh ASN Pemkab Pandeglang lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas kedinasan, “Ketika akan melaksanakan suatu kegiatan baca dan pahami terlebih dahulu terkait Juklak dan Juknisnya, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dengan begitu dapat meminimalisir kesalahan dan mudah-mudahan tidak sampai terjerat dengan masalah hukum”, katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here