Pencabutan Trayek Bus Murni Harus Sesuai Prosedur, Pemkab dan Polres Geram

Pandeglang, badakpos.com – Rekomendasi Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepada Kementerian Perhubungan untuk mencabut izin trayek angkutan bus Murni Jaya, kemungkinan besar akan pupus. Pasalnya, Kementerian Perhubungan tidak bisa begitu saja mencabut izin trayek bus murni, hal itu lantaran mempunyai regulasi tertentu dalam hal pencabutan izin trayek angkutan.

Padahal rekam jejak pelayanan bus Murni Jaya dalam beberapa tahun terakhir kerap merugikan masyarakat, mulai dari ugal-ugalan yang berujung kecelakaan, hingga menaikkan tarif secara sepihak.

Hal itu diungkapkan Kasubdit angkutan Orang antar Kota pada Dirjen Perhubungan Darat Pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Deny Kusdyana usai melakukan kajian lapangan ke beberapa pemilik angkutan Antar Kota Provinsi Provinsi (AKAP) seperti PO Bus Murni Jaya, Murni dan Asli Prima, di Kabupaten Pandeglang, kemarin. “Pencabutan izin trayek bus Murni Jaya memerlukan tahapan yang panjang dan mekanisme berlaku. Maksudnya bukan untuk mencabut keseluruhan, karena kalau mencabut keseluruhan itu usaha orang yang nilainya mencapai miliaran rupiah, artinya itu tidak mungkin terjadi,” ujar Deny.

Deny menambahkan, sebelum dilakukan pencabutan izin trayek, manajemen mereka harus dievaluasi terlebih dahulu. Kemudian pemerintah akan melakukan pembekuan bila hasil evaluasi ditemukan adanya kesalahan.
“Jadi berdasarkan aturan kami, sanksi itu ada sanksi administratif. Kalau terhadap sanksi dilapangan sendiri ada di pihak kepolisian itu, ada tindakan khusus siapa yang salah. Tapi sanksi terhadap perusahaan ada dua yakni terhadap kendaraan dilakukan pembekuan dan perusahaan juga sama pembekuan,” tambahnya.

Menyikapi hal itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta supaya Kemenhub memberi ruang bagi perusahaan lain untuk membuka rute Kalideres-Labuan. Artinya, Irna berharap adanya kompetitor sebagai solusi alternatif bagi penumpang. Dengan begitu, akan ada perusahaan otobus yang dapat memberi pelayanan lebih baik kepada warga Pandeglang. “Jika pencabutan trayek prosedurnya panjang, saya minta hadirkan kompetitor baik itu kelas ekonomi maupun eksekutif. Jika tak bisa kelas ekonomi, eksekutif saja,” harapannya.

Sementara AKP Indra Lutrianto, mengatakan bahwa trayek bus murni selama satahun belakangan ini sudah melanggar hukum. Baik dari kecelakaan, maupun pungli terhadap tarif angkutan. “Ya sebetulnya trayek bus murni memang sudah sering melanggar hukum, dan pihak kami pun sudah menyurati Kemenhub agar trayek tersebut dicabut. Khawatir semakin kesini, semakin banyak korban lagi,” tutupnya. (BP-10)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *