Penerapan e-Goverment Pemerintah Provinsi Banten

0
36

 

Oleh : Subki, ST

Penulis adalah : Mahasiswa S2 Program Studi Magister Administrasi Publik Untirta

Orang bijak mengatakan, ada hikmah dibalik kejadian. Begitupun pandemic Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong percepatan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. pemberlakuan sistem bekerja dari rumah (work from home, WFH) bagi ASN, pelaksanaan tele-meeting atau tele-conference dan pengadaan rapat-rapat koordinasi serta pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu dan lokasi sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu dan biaya. Kondisi ini mendorong percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau istilah umum yang biasa kita dengar e government.

E-government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat – “The employment of the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens” (United Nations, 2006).

Dalam pelaksanaan e-Government terdapat tiga kelompok sasaran utama yang merupakan pilar dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pemerintah, warga negara, dan kelompok bisnis dan pemangku kepentingan, sehingga terjadi pola interaksi untuk memberikan layanan pemerintah, pertukaran informasi, transaksi komunikasi, integrasi berbagai sistem yang berdiri sendiri antara pemerintah dengan warga (G2C), pemerintah-ke-bisnis (G2B), pemerintah-ke -pemerintah (G2G), pemerintah-ke-karyawan (G2E) serta proses dan interaksi back-office dalam seluruh kerangka kerja pemerintah (Indrajit, 2004). Melalui e-government, layanan pemerintah tersedia bagi warga dengan cara yang nyaman, efisien, dan transparan.

e-Government pada Pemerintah Provinsi Banten
Salah satu prioritas pembangunan di provinsi Banten tahun 2019-2022 adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui program Smart Province, dimana dalam 3 tahun terakhir ini pencapaiannya telah dirasakan baik di kalangan aparatur, dunia usaha dan masyarakat. Berikut ini dibahas sebagian dari penerapan e-Government di Provinsi Banten sampai dengan saat ini dikaitkan dengan pola interaksinya.


(sumber: bantenprov.go.id)

Pertama, G2G (Government to Government). Interaksi ini bertujuan untuk membuka saluran komunikasi antar sektor pemerintah, sehingga dapat bekerjasama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan bisnis, dan diharapkan agar pemerintah dapat menjadi lebih proaktif dalam menghadapi tantangan. Interaksi ini dapat kita lihat pada Sistem Informasi Dan Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, (SIMRAL), pemanfaatan Video Conference pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/kota se banten dan lain-lain.

Kedua, G2B (Government to Business). Interaksi ini diharapkan pihak pemerintah dan swasta dapat memanfaatkan internet sebagai sarana untuk bertukar informasi dan yang terpenting juga sebagai sarana efektif untuk melakukan bisnis. Misalnya layanan pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) dan Layanan Perizinan (SIPEKA).

Ketiga, G2C (Government to Citizens). Interaksi ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan secara cepat, murah, dan mudah setiap saat. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam membangun dan meningkatkan trust masyarakatnya terhadap pemerintah. Misalnya pada fasilitasi layanan Sistem Informasi lowongan Kerja (Siloker), eHibanbansos, dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Keempat, G2E (Government to Employees). Disini dapat diciptakan aplikasi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja di dalam institusi sebagai pelayan masyarakat. Aplikasinya dapat berupa sistem pengembangan karir pegawai, maupun juga sistem asuransi kesehatan yang terintegrasi secara keseluruhan. Misalnya Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP)
Penerapan e-goverment yang sudah ada tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dan masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ dari pemerintah daerah antara lain a).

Sumberdaya manusia dimana Ketergantungan pada pihak ketiga terlalu tinggi, pembiayaan bagi peningkatan kapasitas SDM dikalahkan oleh belanja infrastruktur. b). Keamanan Informasi, Keamanan Informasi belum menjadi konsentrasi penting bagi sebagian besar ASN juga Organisasi Perangkat Daerah.

Kembali pada konteks Pandemi Covid-19, saat ini seyogyanya dapat dijadikan momentum bagi ASN dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan adaptasi baru ini dalam mengoptimalkan e-government yang mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Kita tentunya berharap dalam mewujudkan e government akan terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik, tidak hanya penerapan e government tetapi kedepan terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menuju e-governance yang andal. Semoga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here