Pengamat Politik Banten : Pengesahan Perppu No.2 / 2017 Merupakan Kemunduran Demokrasi.

0
1

Serang, Badakpos.com – Ditengah Polemik yang sedang memanas Pemerintah akhirnya resmi mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2017, hal tersebut merupakan wujud kemunduran demokrasi Indonesia, tak sedkit yang mendukung dan banyak pula muncul kritikan dan protes keras dari berbagai kalangan, salah satunya pengamat Politik Banten Agus Sjafari, Saat sesi wawancara khusus dengan Badakpos.com (14/7).

Agus menyampaikan “Seperti yang kita ketahui, Seyoganya demokrasi merupakan pemberian hak atas Warga negara agar bebas memiliki keyakinan ideologinya, dan Demokrasi pun menyediakan ruang publik agar aneka paham itu bertarung secara damai, dan Satu satunya yang dilarang dalam berdemokrasi adalah tidak boleh ada pemaksaan dan kekerasan,” tuturnya

Pria yang juga sebagai Dekan FSIP UNTIRTA ini menuturkan bahwa “pengambilan keputusan pemerintah sangat mencolok sekali Kepentingan politiknya, Penilain ormas yang bertentangan dengan azas pancasila akan sangat subyektif hanya berdasarkan penilaian dari pemerintah, Hal yang membahayakan adalah bahwa pembubaran ormas tidak lagi melalui pengadilan, melainkan lewat menkopolkam dan mendagri”. Ujarnya.

Agus juga menilai bahwa Melalui Perppu tersebut telah menjadikan pemerintah otoriter, karena kedepannya Keberadaan ormas yang kritis terhadap pemetintah akan sangat potensial dilabelkan sebagai ormas yang anti pancasila, dan ini merupakan wujud kemunduran Demokrasi. (BP1).


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here