Pengambil Alihan Izin Edar Obat Dari Bpom Ke Kemkes, Urgensi Atau Sensasi?

Oleh : Syifa Maulidia Rizqi

 

Penulis adalah : Mahasiswi STIKes Salsabila Serang

 

Berita yang kini beredar dan cukup membuat resah masyarakat terutama para pebisnis obat atau pun pengusaha farmasi adalah mengenai berita isu pengambil alihan izin peredaran obat oleh Kementerian Kesehatan dari BPOM.

Sebagian pengusaha farmasi tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena mereka hanya berharap dengan deregulasi izin peredaran obat dari Badan POM ke kemenkes membuat sistem perizinan menjadi lebih baik dan efisien terutama dalam kecepatan izin peredaran obat.

Namun, sebagian pebisnis justru khawatir jika pengambil alihan izin edar obat kepada Kemkes ini justru akan mengakibatkan kemunduran dan potensi membahayakan konsumen. Bahayanya, kalau dari sisi pengawasannya tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak buruk terhadap pasien/konsumen, seperti misalnya obat kadaluarsa ataupun obat palsu.

Pengambil alihan wewenang ini dikhawatirkan akan kembali ke era lama, dimana Badan POM masih berupa Dirjen POM (di bawah kemenkes), sehingga Badan POM hanya fokus pada pengawasan pasca pasar (post market control) saja. Sementara, pengawasan pra pasar (pre market control) akan ditangani oleh kemenkes. Hal ini dianggap beberapa kalangan justru akan memperlemah pengawasan dan akan menurunkan level terhadap perlindungan konsumen.

Sebagian pebisnis obat ada yang menyetujui mengenai pengambilan alih izin edar ini, karena mereka berpendapat bahwa selama izin edar berada di tangan Badan POM mengalami proses yang begitu lama sehingga memicu tingginya harga obat. Namun, sebagian pengusaha obat juga berpendapat bahwa harga obat yang tinggi bukan karena proses perizinan yang lama, melainkan karena adanya mafia impor obat dari luar negeri.

Selain itu juga, kebijakan harga obat di Indonesia yang masih mengacu kepada mekanisme pasar, membuat harga obat yang berbeda nama, tetapi kandungan zat berkhasiatnya sama, dapat terjadi perbedaan harga yang cukup bermakna dan ini yang menjadi penyebab tingginya harga obat.

Dalam hal ini, jika dilihat dari kemungkinan besar atau tidaknya penyalahgunaan perizinan obat yang nantinya akan ditimbulkan, maka perlu kiranya ada perbaikan dalam hal proses perizinan obat. Saat ini yang sudah dilakukan Badan POM dalam hal pengawasan tergolong sudah baik, hanya saja belum dapat memberikan efisiensi. Maka untuk pengambil alihan perizinan obat kepada Kemkes ini tidaklah menjadi permasalahan, karena dari awalnya saja memang pengawasan dan perizinan ini adalah tugas Kemkes dalam perundang-undangan yang didelegasikan kepada Badan POM.

Sepanjang kemenkes dapat memberikan realisasi efisiensi waktu, maka sah saja jika itu coba untuk dilakukan, tentunya dengan evaluasi dalam implementasinya. Jika hal ini dilakukan sesuai prosedur yang baik, maka akan dapat dapat memicu penurunan harga obat. Dan perlu juga memperhatikan mengenai pembelian bahan baku obat dari luar Indonesia.

Ada baiknya sebisa mungkin bahan baku obat jangan terlalu banyak diperoleh dari negara lain. Mengembangkan bahan baku obat di Indonesia dengan memanfaatkan keberagaman hayati yang begitu banyak adalah alternatif solusi yang paling efektif, supaya pebisnis mendapatkan keuntungan yang sesuai tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal bagi konsumen/pasien.

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *