Pj. SEKDA : PARKIR HARUS TERTIB DAN TIDAK MENIMBULKAN KEMACETAN

0
48

PANDEGLANG – Dinas Perhubungan mengadakan pembinaan kepada juru parkir tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang, tujuannya adalah agar parkir lebih  tertib dan tidak menimbulkan kemacetan.   Acara ini dibuka oleh Pj. Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin, Selasa (25/4) di Hotel Pandeglang Raya, Pandeglang.  Dalam kesempatan ini Fery berharap juru parkir dapat ikut menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

“Saya harap setelah dilakukan pembinaan ini para petugas parkir dapat lebih disiplin dan tanggung jawab, sehingga memberikan kenyamanan kepada para pengguna kendaraan,” Ujar Fery di hadapan peserta pembinaan.

Menurutnya, saat ini kerap terjadi indisipliner di kalangan para pertugas parkir. Hal itu terlihat dari sikap para juru parkir yang tak acuh saat pengendara datang, dan menghampiri pengendara hanya saat pengendara hendak keluar.

“Biasanya ini terjadi di beberapa kantong parkir. Kedepan ini tidak boleh terjadi. Dan harus selalu berikan kenyamanan kepada para pengendara,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Pandeglang Tata Nanzar  menyampaikan, tujuan dari pembinaan ini agar menciptakan petugas parkir yang professional. Disamping memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, dasar hukum penetapan retribusi parkir tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Tarif yang ditetapkan sesuai peraturan tersebut yaitu, Rp. 1000,- untuk sepeda motor, Rp. 2000,- untuk Kendaraan Roda empat, dan Rp. 5000,- untuk Bus atau Truck. Adapun lokasi parkir diantaranya Karangtanjung, Pasar Pandeglang, Pasar Majasari, Pasar Saketi, Pasar Bojong, Pasar Picung, Pasar Menes, Pasar Labuan, Pasar panimbang,” katanya.

Tata menjelaskan, permasalahan yang saat ini kerap terjadi di lokasi perparkiran tepi jalan umum diantaranya, munculnya petugas liar dan petugas parkir gadungan, tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, masalah karcis tidak diberikan kepada pengguna jasa, masalah atribut seragam dan perlengkapan petugas, dan tempat parkir yang tidak teratur.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya harapkan koordinator harus menginventarisir para juru parkir yang ada di wilayah koordinasinya. Setiap juru parkir harus mendapat surat tugas dari Dinas Perhubungan,” jelasnya. (BP-1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here