PP Muhammadiyah Beri Tujuh Masukan Soal RUU Pemilu.

0
13

Jakarta, Badakpos.com – Pengrurs Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan konfrensi pers terkait masukannya soal Rancangan Undang – Undang  (RUU) Pemilu, seperti yang dikutip Badak pos dari  muhammadiyah.or.id, berikut secara rinci kami sajikan ketujuh masukan tersebut :

Yang Pertama, Dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan keadaban dalam pemilu, salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius adalah bagaimana mengurangi politik transaksional di masyarakat (vote buying atau money politics). Kedua, menempatkan persaingan politik pada tempatnya, yaitu persaingan pencalonan tidak pada claon dalam satu partai, tapi persaingan calon partai dengan calon dari partai lain.

Karena itu, sistem pemilu yang dipandang lebih demokratis dan berkeadaban sesuai dengan pemikiran tersebut adalah sistem proprsional tertutup atau sistem proporsional terbuka terbatas.

Yang Kedua, Usulan penambahan kursi DPR blum relevan, artinya, kursi DPR sudah sepatutnya tetap berjumlah 560. Jika ada daerah yang mengalami pemekaran, maka hal itu tidak berarti kursi dari daerah induk berjumlah tetap. Pemekaran daerah bukan berarti menambah jumlh kursi untuk daerah tersebut.

Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah realokasi kursi DPR ke provinsi agar tidak terjadi lagi provinsi yang mengalami kekurangan kursi atau yang kelebihan kursi.

Yang ke tiga, Parliamentary threshold sebagai upaya penyederhanaan partai politik masih belum efektif, bahkan bisa mengilangkan suara rakyat. Perbaikan ke depan bisa dilakukan dengan penerapan ambang batas parlemen nol persen.

Penerapan ambang batas yang tinggi tidak serta merta menyederhanakan partai politik. Yang diperlukan adalah pengaturan ambang batas pembentukan fraksi di DPR.

Yang ke Empat, Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2003 yang menyatakan pemilu diadakan serentak mengakibatkan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi tidak relevan. Untuk itu, penerapan ambang batas pencalonan presiden nol persen merupakan pilihan paling tepat.

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, oleh sebab itu, tidak relevan lagi jika diterapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, di dalam UUD 1945 juga disebutkan kalau syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah diajukan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, partai politik manapun yang sudah mengalami verifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019 dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Meniadakan ambang batas pencalonan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua peserta pemilu.

Yang ke Lima, Usulan adanya dana saksi pemilu yang dibiayai APBN akan merusak tatanan penyelenggaraan pemilu dan membebani anggaran negara. Pemberikan dan saksi kepada partai politik tidak serta merta mengurangi kecurangan dalam pemilu.

Untuk mengurangi kecurangan dapat ditempuh cara-cara untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pemilu. Negara dapat menggunakan dana ini untuk membiayai sektor kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Yang ke Enam, KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di daerah. Jika lembaga ini bersifat ad hoc, maka ia tidak leluasa dalam mengelenggarakan pilkada.

Misalnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkati dengan tata kelola keuangan negara, lembaga ad hoc tidak boleh mengelola keuangan sendiri. Ini tentu akan menghambat dan mengganggu proses pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah.

Selain itu, KPU Kabupaten/Kota selama ini sudah memiliki atuan kerja yang bersifat permanen (perangkat pegawai kesekretarian organik). Karena itu, sudah waktunya KPU Kabupaten/Kota dijadikan lembaga permanen.

Dan yang ke Terakhir ke tujuh, Ke depan PP Muhammadiyah berharap, hendaknya DPR bersama-sama dengan pemerintah dapat menyusun UU Pemilu yang tidak bersifat sekali pakai. Dengan demikian, kita memiliki UU yang benar-benar mewakili kegpentingan bersama, bukan hanya kepentingan partai poltiik.

Masukan PP Muhammadiyah ini ditandatangani Ketua Umum Dr Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti. Masukan dibacakan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jumat (9/6) siang. (BP1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here