PSBB Yang Legal & Efektif Cegah Penularan Covid-19

0
1

Oleh : Gunawan Widjaja

Penulis adalah : Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Hukum Bidang Kesmas PP IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

 

Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Keppres11/2020). Sebagai bagian dari mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari terbitnya Keppres11/2020 dikeluarkanlan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (PPPSBB). Sejalan dengan ketentuan dalam PPSBB, Menteri Kesehatan selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PMKPSBB). Untuk wilayah DKI Jakarta, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (KMKesPSBBDKI).

Penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan tersebut dengan KMenKesPSBBDKI selanjutnya dikeluarklah oleh Gubernur DKI Jakarta Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PerGubDKIPSBB) dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (KepGubDKIPSBB). Menyusul KMKesPSBB telah dikeluarkan juga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/248/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (KMKesPSBBBDB). Sebagaimana DKI Jakarta, tentunya oleh masing-masing kabupaten/ kotamadya yang disebutkan dalam KMKesPSBBBDB akan dikeluarkan lagi Peraturan Bupati/ Walikota dan Keputusan Bupati/ Walikota setempat sebagai pelaksanaan dari KMKesPSBBBDB tersebut. Bahkan pada saat tulisan ini dibuat, telah juga dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Tangerang. Demikianlah kira-kira gambaran peraturan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan COVID-19.

Dengan keluarnya serangkaian peraturan dan keputusan yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu, maka yang kemudian menjadi penting dari pengeluaran peraturan dan keputusan tersebut adalah bagaimana peraturan dan keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut akan dilaksanakan. Dengan pengertian pelaksanaan bukan sekedar pelaksanaan tapi pelaksanaan yang tentunya “dapat dipaksakan” agar menjadi efektif. Kefektifan suatu peraturan dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat tempat peraturan dan keputusan tersebut hendak dilaksanakan atau karena adanya mekanisme hukum yang memaksa dengan memberikan sanksi jera kepada para pelanggarnya. Oleh karena seluruh rangkaian peraturan di atas dimulai dari PPPSBB, maka tentunya analisis dan rekomendasi pelaksanaan penanganan COVID-19 akan dimulai dari PPPSBB.

Seperti telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya yang berjudul COVID-19; REGULASI SETENGAH HATI, keluarnya PPPSBB dalam ketentuan mengingatnya didasarkan pada tiga undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) (UU Wabah Penyakit Menular);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) (UU Penanggulangan Bencana);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) (UU Karantina Kesehatan).

Seperti telah disimpulkan juga bahwa pada dasarnya perujukan kepada UU Wabah Penyakit Menular dan UU Penanggulangan Bencana ternyata sama sekali tidak relevan. Seperti juga akan ditunjukkan di bawah ini, ternyata UU Wabah Penyakit Menular telah memiliki peraturan pemerntiah yang menjadi peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) (PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular). PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ini telah pula dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Sedangkan dalam konteks UU Penanggulangan Bencana dapat ditemukan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Terkait dengan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dapat ditemukan sekurangnya empat peraturan presiden yang mengaturnya. Pertama adalah Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Kedua peratrauan presdien tersebut kemudian diubah secara menyeluruh dengan Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan presiden tersebutpun akhirnya diubah Kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berlaku sampai sekarang.

Dalam Pasal 5 (1) PPPSBB memang disebutkan bahwa dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan ketentuan yang demikian berarti Pemerintah Daerah wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Karantina Kesehatan, sedangkan tidak ada satupun ketentuan dalam UU Karantina Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah.

Jika diperhatikan lebih lanjut ketentuan UU Karantina Kesehatan, akan dapat ditemukan sekurangnya lima ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pengaturan tersebut dapat dalam satu peraturan pemerintah atau lebih sesuai materi muatan di dalamnya. Kelima hal tersebut adalah:

1. Ketentuan mengenai “Penetapan dan pencabutan Kedaruratan Masyarakat dan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Karantina Kesehatan;

2. Ketentuan mengenai “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat” yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Karantina Kesehatan;

3. Ketentuan mengenai “Tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (2) UU Karantina Kesehatan;

4. Ketentuan mengenai “Pengenaan sanksi administratif bagi dan Nahkoda, Kapten Penerbang pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (5) UU Karantina Kesehatan;

5. Ketentuan mengenai “Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar” sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Karantina Kesehatan.

Dari kelima ketentuan di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait dengan rangkaian regulasi yang telah dikeluarkan.

Pertama, ketentuan yang diatur dalam 10 ayat (3) UU Karantina Kesehatan, yang mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah yang menetapkan kedaruratan masyarakat, dan bukan dalam bentuk Keputusan Presiden, yaitu Keppres11/2020.

Kedua, ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yang harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU Karantina Kesehatan. Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. PPPSBB yang mengatur bahwa penyelenggaraan PSBB menjadi tanggung jawab daerah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan atau penetapan “sepihak” oleh Menteri Kesehatan atas usul Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah tidak sejalan kalau tidak dikatakan bertentangan dengan hakiki dan filosofi bahwa Pemerintah Pusat adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan/ menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang diatur dalam Bab VII UU Karantina Kesehatan meliputi “melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.” Ini berarti kegiatan PSBB merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Ketiga, ketentuan Pasal 60 UU Karantina Kesehatan yang menyatakan dengan jelas bahwa “Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar” diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kata “dan” yang dicantumkan dalam pasal tersebut, yang penulis tebalkan dan garisbawahi menunjukkan bahwa peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU Karantina Kesehatan adalah peraturan pemerintah yang komprehensif, yang mengatur semua jenis mitigasi risiko, serta bagaimana pelaksanaan dari keempat mitigasi risiko tersebut secara bersamaan, bukan parsial. Jika pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh PERSI, Kementerian Kesehatan menyatakan sulit untuk membuat peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU Karantina Kesehatan maka penulis sebagai bagian dari Akademisi dan Organisasi Profesi siap untuk membantu proses pembuatan naskah akademis hingga draf Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan.

Ketiga hal tersebut di atas perlu disorot karena ketiga hal tersebut berhubungan langsung dengan pelaksanaan PSBB. Dikatakan berhubungan langsung dengan pelaksanaan PSBB karena sesuai dengan amanat UU Kekarantinaan Kesehatan, pelaksana dan penyelenggara PSBB adalah Pemerintah Pusat. Yang mewakili Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Pejabat Karantina Kesehatan (PKK). Pejabat Karantina Kesehatan menurut definisi yang diberikan oleh UU Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.

PKK adalah bagian dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini lebih tepatnya adalah kepegawaian dalam lingkungan Kementerian Kesehatan. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi PKK. Namun demikian dari penjelasan salah satu pasal dalam UU Karantina Kesehatan disebutkan profesi dokter yang dihubungkan dengan kegiatan pemeriksaan medis. Dengan demikian artinya setiap profesi Kesehatan dapat dilibatkan/ terlibat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan, termasuk dalam kegiatan PSBB.

Penjelasan tersebut setidaknya memberikan petunjuk jelas bahwa:
Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan, kapasitas dan sumber daya, sesuai UU Karantina Kesehatan untuk melaksanakan PSBB yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan keseahatan;
Pada sisi lain Pemerintah Pusat juga belum memiliki sumber daya, yaitu PKK untuk melaksanakan penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan. Untuk menjembatani hal ini, penulis mengusulkan agar para relawan yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan untuk dapat diangkat menjadi tenaga PKK sementara. Pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas, kewenangan dan kompetensi masing-masing tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Nakes), yaitu tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterapian fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional dan tenaga Kesehatan lainnya. Terkait dengan kegiatan preventif atau pencegahan yang merupakan bagian dari Kesehatan masyarakat, maka dapat diangkat PKK dari oleh tenaga Sarjana Kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi. Sebagai catatan bahwa “pembekuan” Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Masyarakat yang sekarang terjadi harus segera dicabut agar dapat dihasilkan tenaga Kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai UU Nakes dan dapat diperbantukan sebagai PKK untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Seperti telah dikatakan di muka, pelaksanaan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini PSBB hanya akan berhasil jika masyarakat secara rela melakukannya atau ada mekanisme hukum yang memaksa. Dalam konteks UU Kekarantinaan Kesehatan, ada disebutkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan, khususnya karantina wilayah dan karantina rumah sakit. Hal ini menunjukkan kembali peran Pemerintah Pusat melalui Kapolri dan jajarannya dalam upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam rangka melibatkan/ mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah, maka dapat dibuat MoU antara POLRI dengan Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan, dalam hal ini PSBB dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang keberdaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Selain itu untuk keharmonisan pelaksanaan di lapangan antara PPK dan anggota POLRI perlu juga dibuat MoU antara Kementerian Kesehatan dengan POLRI dan Pemerintah Daerah (Satpol PP) , yang akan mengatur mengenai peran, tugas dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaan PSBB tersebut agar semuanya menjadi efektif dan berdasar hukum.

Ketentuan Pasal 27 PerGubDKIPSBB yang berlaku hanya untuk DKI Jakarta menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dengan melihat pada bagian undang-undang yang dirujuk oleh PerGubDKIPSBB tersebut, yitu UU Karantina Kesehatan, maka tentunya sanksi, termasuk sanksi pidana yang diatur dalam UU Karantina Kesehatan dapat dipergunakan. Pasal 93 UU Karantina Wilayah menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Untuk dapat menegakkan sanksi tersebut oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, melalui Satpol PP, MoU dengan POLRI dan Kementerian Kesehatan menjadi semakin perlu diadakan, agar semua Tindakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Satpol PP-nya memiliki dasar yuridis yang kuat. Hal yang sama berlaku juga untuk Pemerintah Daerah lainnya.

Pelaksanaan PSBB yang sudah dilakukan sekarang ini lebih bersifat sukarela, atas kehendak masyarakat setempat. Namun demikian seperti dapat dilihat bahwa masih banyak sekali ketidakefektifan pelaksanaan karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, sehingga untuk itu perlu untuk dilakukan tindakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu maka beberapa usulan yang disampaikan penulis seperti disebutkan di atas perlu untuk dipertimbangkan agar PSBB dapat terlaksana dengan baik, efektif dan berlandaskan pada aturan hukum yang benar, sehingga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh berbagai profesi tenaga kesehatan bisa dipertanggungjawabkan. (GW-20200420).

Penulis dapat dihubungi di: widjaja_gunawan@yahoo.com.

Komentar dibawah ini