Rekrutmen Caleg Jelang Pemilu

0
57

Oleh : A. Munawar

Penulis adalah Anggota KPU Pandeglang

“Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik di negara demokratis turut serta dalam pemilihan umum”
(Surbakti, 1999:114-116)
Pemilu yang dilaksanakan setiap priodik lima tahunan menyimpan ekspektasi yang sangat besar tertanam dalam diri setiap rakyat indonesia, ekspektasi dimana dari pemilu ke pemilu akan melahirkan wakil-wakil rakyat (anggota legislative) yang dapat betul-betul melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat (wong cilik), selain itu juga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengangkat derajat Bangsa dan Negara serta derajat kesejahteraan masyarakat secara utuh dengan keterwakilannya saat kelak duduk sebagai anggota legislatif.

Kita dapat mengukur dan menilai apakah pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahunan itu, nilai-nilai subtantif demokrasi telah masuk pada tahap pelembagaan politik atau masih terus larut dalam euforia liberalisasi politik. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya dinilai dari tahap pelaksanaan tepat waktu, jujur, adil, dan partisipatif. Akan tetapi, dapat pula dilihat secara kualitas pada proses dan capaiannya.

Kualitas proses yakni apakah pemilu telah disadari oleh seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sedangkan pada kualitas capaian adalah, apakah hasil dari pemilu tersebut telah menggambarkan kehendak rasional masyarakat.

Partai politik merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen calon-calon anggota legeslatif disamping mengusung calon Presiden, Gubernur serta Bupati/wali kota, dalam rangka mengorganisasi kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat, serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Selama ini ada argumen bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja eksekutif mau pun legislator. Jika sekarang muncul kesan bahwa kapasitas dan legitimasi legislator mau pun eksekutif sangat lemah, tidak aspiratif, kolusi, koruptif dan nepotism. Hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa penomena kasus di tubuh lembaga legislatif, mulai dari beberapa persoalan yang melanda anggota-anggota legislatif dari pusat sampai daerah atau pun kepala-kepala daerah.
Dan ironisnya hal tersebut bukan hanya melanda lembaga legislatif di pusat, karena tak kalah ketinggalan di beberapa lembaga legislatif di ibu kota/kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia pun banyak terjadi persoalan-persoalan diakibatkan oleh oknum anggota legislatif yang tentunya mencedrai kelembagaannya itu sendiri.

Entahlah kenapa muncul penomena diatas, apakah karena terlalu banyaknya kepentingan sekelompok orang yang hanya mementingkan kekuasaan jabatan dan materi semata, atau memang ada yang salah dalam menjaring bakal-bakal calon anggota legislatif yang akan menjadi peserta pemilu dalam setiap momen pesta demokrasi. Salah satu penyebab terjadinya penomena diatas bisa jadi di karenakan dari proses rekrutmen yang masih lemah.

Dalam melakukan rekrutmen calon legislatif oleh partai politik seperti yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dimana peran serta KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu tidak begitu berperan dalam penjaringan elektabilitas siapa yang akan diusung oleh partai untuk mengikuti pencalonan. Dimana peran KPU lebih besar kepada penyelenggara saja. Sehingga dalam melakukan rekrutmen calon-calon anggota legislatif yang akan berkompetisi dalam pemilu legislatif, tolak ukurnya ada dalam partai politik itu sendiri. Bagaimana partai politik melakukan rekrutmen calon-calon anggota legislatif, dan menjaring calon-calon yang benar-benar memiliki integritas, kapabilitas, profesionalisme serta benar-benar atas dorongan dari masyarakat dibawahnya, sehingga ketika terpilihnya nanti bisa benar-benar amanah bukan hanya sekedar membawa politik golongan (partai) atau hanya mencari keuntungan dari jabatannya. Tentunya semua partai politik haruslah melihat, memilih dan memilah siapa figure tersebut, yang ditunjang dengan perangainya (moral) yang baik dalam masyarakat disekitarnya, karena hal demikian pun akan berpengaruh pada eksistensi dan nama baik partai yang mendorongnya sampai duduk sebagai anggota legislatif kelak.

Meminjam istilah Fadillah Putra dalam bukunya yang berjudul Partai Politik dan Kebijakan Publik, ia menjabarkan bahwa “rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik.” Masih banyaknya kelemahan dalam melakukan rekrutmen calon legislatif oleh partai, dikarenakan hampir semua partai politik masih terlihat eklusif. Dimana dalam rekrutmen calon-calon legislatif masih tertutup, hingga muncul kesan dalam kalangan masyarakat awam bahwa partai politik itu hanyalah untuk orang-orang yang punya kekuasaan, punya uang dan punya kekuatan tanpa mempertimbangkan integritas dan kapabilitas siapa yang akan didorong untuk calon-calon anggota legislatif dari partainya. Lihat saja hari ini, saat partai-partai politik melakukan penjaringan caon-calon anggota legislatif untuk diikut sertakan dalam pemilu, berapa persentase antara proporsi kader yang telah lama mengabdikan diri untuk eksistensi partai, dan apakah mendapatkan proporsi yang strategis, serta berapa persentasi kader “dadakan” namun mendapatkan proporsi yang strategis dalam daftar calon yang di daftarkan. Hampir semua partai politik masih didominasi oleh mereka-mereka yang masih memiliki kekuatan akses dan kekuatan finansial.

Kekuatan tersebut sangat penting untuk membesarkan partai menjadi besar dan mempertahankan kebesaran partai namun tingkat kompetisinya masih belum terbuka hingga belum tentu calon-calon anggota legislatif yang diusung oleh partai di kehendaki oleh masyarakat di sekitarnya.

Ada yang menarik dengan apa yang diungkapkan oleh fadilah putera dalam bukunya partai polotik dan kebijakaan publik terdapat dua sistem rekrutmen partai politik, antara lain; rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. “Dalam Rekrutmen terbuka, putra menyebutkan syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politk yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat, cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan ellit politiknya.

Dengan demikian cara ini sangat kompetitif jika dihubungkan dengan faham demokrasi, maka cara ini berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi para elit politik. Dalam rekrutmen terbuka ini memberikan manfaat, diantaranya; Mekanismenya demokratis, Tingkat kompetisinya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki, Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas peribadi yang tinggi. Sedangkan Rekrutmen tertutup, berawal dengan cara rektutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebes diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri, cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya saja.”

Dalam sejarah hasil pemilu, terbukti bagaimana partai politik melakukan rekrutmen calon-calon anggota legislatif yang saat ini masih duduk sebagai anggota legislatif. Jangankan mampu membawa aspirasi dari legitimasi konstituen dan tujuan partainya, malahan yang terjadi banyak anggota-anggota legislatif yang pada akhirnya melakukan pencideraan terhadap partainya sendiri. Sudah saatnya partai-partai peserta pemilu untuk menyongsong pesta demokrasi pemilu kedepan perlu kiranya ada evaluasi oleh partai-partai politik peserta pemilu dan bagaimana partai-partai peserta pemilu menumbuhkan “strategi yang lebih kompetitif” dalam rekrutmen calon-calon anggota legislatif.
Pernah di muat di koran harian Banten Raya, 21 November 2012 dan telah dilakukan penyesuain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here