Satgas Jelaskan Alasan Pemerintah Tidak Terapkan Lockdown

0
33
all the world Lock down and stay at home with cross line. lock down and Physical Distancing to avoid spreading the virus covid-19. world locked down.

Jakarta, Badakpos.com – Ketua Bidang Komunikasi public satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Hery Trianto menjelaskan alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan ”lockdown” atau karantina wilayah.

Hery Trianto dalam keterangan nya menjekaskan bahwa substansi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sebagai kebijakan  COVID-19 yang berjalan selama ini dengan “lockdown”. (20/6).

“Jadi jangan dibenturkan antara kebijakan lockdown dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Substansi nya sama, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan,” ujar Hery.

“Di kutip dari Antara melalui Badakpos.comPemerintah memperpanjang PPKM mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.

Aturan itu menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

PPKM mikro membatasi kegiatan di tempat kerja/perkantoran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan dan pusat perbelanjaan, mengatur kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, social dan budaya.

Hery mengatakan petugas di lapangan memperketat pelaksanaan PPKM mikro melalui operasi yustisi yang melibatkan TNI dan POLRI. Petugas di lapangan memantau kegiatan dan menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan.

“Tujuannya untuk mengurangi mobilitas agar masyarakat lebih banyak di rumah. Karena faktor penularannya manusia. Jadi, kalau aktifitas manusia nya di kurangi, akan menekan penularan,” ujar Hery.

Ia menegaskan, PPKM mikro sebenarnya cukup efektif menekan laju penularan COVID-19. Belakangan, kasus positif meningkat karna beberapa hal.

Seperti, masyarakat tidak patuh terhadap larangan berpergian, larangan mudik lebaran. Menurut Hery, pemerintah sudah berupaya agar masyarakat tidak berpergian dan mudik, tapi ternyata banyak yang tidak mengikuti imbauan pemerintah.


“Kasus di Kudus, kita tau disana ada ziarah setelah lebaran di Sunan Muria dan Sunan Kudus, kemudian itu dianggap salah satu yang memicu penularan. Di Bangkalan juga sama, setelah Lebaran masyarakat punya tradisi berkumpul. Ketika berkumpul terjadi Interaksi, terjadi risiko penularan,” ujar Hery.

Penyebab lainnya lanjut dia adalah varian baru COVID-19 yang diduga turu mempercepat penularan.

Dengan PPKM mikro menurut Hery kebijakan mitigasi risiko hingga tingkat RT/RW semakin mudah. Hingga saat ini ada puluhan ribu desa yang membentuk posko.

Posko aktif melaporkan perkembangan kondisi di daerah masing-masing. Efektivitas kebijakan PPKM mikro sudah terlihat sampai pertengahan Mei.

“Sehingga kita dapat data yang lebih valid tentang apa yang sebenarnya terjadi di berbagai daerah. Ketika kita bisa memetakan zona risiko hingga ke RT/RW, tentu saja itu akan semakin baik, kita semakin presisi,” katanya.

Selain itu, Hery mengatakan, kebijakan mikro lockdown juga sudah di terapkan di berbagai daerah. Misal, satu RT melakukan mikro lockdown karena ada lima keluarga yang terpapar COVID-19.

“Ini terjadi di beberapa daerah. Mikro lockdown  sudah dilakukan sebenarnya, tapi skala nya mikro,” ujar Hery. (BPMG).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here