Senilai Rp. 3 Miliar, Sudah Terselamatkan Oleh Kejari Pandeglang

0
2

Pandeglang, badakpos.com – Kejaksaan Negeri Pandeglang mengaku telah berhasil mengamankan uang negara senilai Rp. 3 miliar dari berbagai pihak, baik OPD maupun kontraktor yang mempunyai kewajiban melakukan pengembalian uang sesuai dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Nina Kartini, Kepala Kejari Pandeglang mengatakan, sebelumnya telah ada temuan dari BPK RI, bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang diharuskan melakukan pengembalian uang senilai Rp. 22 Miliar karena telah melakukan kelebihan pembayaran kepada para pihak ketiga atau kontraktor dari tahun 2005 sampai dengan 2015. “Sudah disampaikan tadi, melalui Moratorium Of Understanding (MoU) antara Inspektorat dengan Kejari Pandeglang, kami telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk mengejar para pihak ketiga agar melakukan penembalian uang dan alhamadulillah satu bulan pasca MOU kami telah berhasil menagih sekitar Rp. 3 miliar dari total 22 Miliar,” Ujarnya usai melaksanakan MoU dengan Pemkab Pandeglang, di Opproom Setda Pandeglang. Senin (15/7/2019).

Nina pun mengatakan, setidaknya ada puluhan pengusaha dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus melaksanakan pengembalian sejumlah uang kepada negara. “Kalau jumlah pastinya saya lupa, tapi diatas 50 Pengusaha dan OPD yang harus melakukan pengembalian,” tambahnya.

Masih dikatakan Nina, meski begitu para pihak ketiga ini hampir semuanya bersikap kooperatip dan mempunyai itikad baik untuk melakukan pengembalian uang, tapi tidak sedikit yan mengaku telah melakukan pengembalian tanpa diberikan bukti administrasi. “Kalau OPD-Opd pengembalian uangnya kecil-kecil, tapi sudah mereka kembalikan, nah yang besar itu adalah pengusaha atau kontraktor,” bebernya panjang lebar.

Untuk saat ini, pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk bisa melakukan pemanggilan kepada para pihak penyedia untuk segera melakukan pengembalian uang. Namun jika para pengusaha tersebut tidak mempunyai itikad baik maka persoalan tersebut akan dibawa ke meja hijau. “Kami akan sekuat tenaga berusaha agar uang itu kembali ke negara, terutama para pihak ketiga atau kotraktor yang mempunyai kewajiban membayarkan uang kelebihan membayar yang besar-besar, jika mereka tidak mempunyai itikad baik. Maka persoalan ini akan kami bawa ke Tipikor atau Perdata,” tutupnya. (BP-10)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here