Sertifikat Layak Kawin, Mencegah Pernikahan Dini ?

0
6

Oleh : Nyai Sulastri

Penulis adalah : Mahasiswi STIKes Salsabila Serang

Siapa sih yang gak pengen nikah, dan mendambakan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, tentunya itu dambaan semua orang bukan? Apalagi bagi mahasiswa kalau udah punya tugas numpuk, banyak bayaran, belum lagi punya banyak kemauan tapi belum punya penghasilan . Udah deh rasanya pengen cepet nikah aja biar ada yang nafkahin. Tapi ingat pernikahan bukanlah solusi dari semua masalah yang sedang kita alami.

Berdasarkan UUD No.1 pasal 1 tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (2002:38). Maksudnya adalah agar suami istri betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan percerain dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Masih mengenai hal yang berhubungan dengan pernikahan yang saat ini booming diperbincangkan oleh berbagi kalangan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir menyebutkan kementeriannya tengah merencanakan program sertifikasi pembangunan bagi pasangan yang hendak menikah.Calon pengantin (catin) wajib untuk mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk mendapatkan sertifikat jika dinyatakan lulus. Sertifikat tersebut kemudian dipakai untuk dijadikan syarat perkawinan. Dan bagi pasangan yang belum lulus dalam proses pembekalan maka mereka belum boleh menikah. Menteri agama ikut angkat bicara “bimbingan perkawinan digelar untuk membekali calon pengantin dalam merespon problem perkawinan dan keluarga, juga mempersiapkan mereka agar terhindar dari problema perkawinan yang umum terjadi, serta meningkatkan kemampuan mewujudkan keluarga sakinah,” Kata Kemenag di Jakarta, jumat(15/11/2019), dilansir dari situs resmi Kemenag.

Persyaratan pernikahan dari tahun ketahun memiliki perubahan atau penambahan persyaratan misalnya pada undang-undang tahun 1974 pasal 7 ayat 1 batas minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan batas usia laki laki 19 tahun akan tetapi undang undang ini direvisi kembali pada rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin, (16/9) bahwa batas usia pernikahan untuk laki laki dan perempuan disamakan yaitu 19 tahun
Ribet gak sih menurut kalian, mau nikah aja kok banyak banget peraturannya, harus punya sertifikat lah, harus bimbingan pranikah lah, harus cukup umur lah, belum lagi biaya resepsi pernikahan yang mahal. Tapi dibalik keribetan itu untuk kebaikan dan kesejahteraan kita bersama juga kok. Contohnya Bimbingan pranikah yang bertujuan untuk mengelola kehidupan pernikahan, bimbingan pernikahan di butuhkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengelola kehidupan, mengelola hubungan, bagaimana memenuhi kebutuhan bersama, bagaimana prinsip kesetaraan dan kerja sama, bagaiman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu dihindarkan dengan komunikasi dengan baik dalam bimbingan tersebut akan diajarkan empat hal kepada calon pengantin antara lain, tentang kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter diri sendiri, sadar kebutuhan dan karakter pasangan, mampu mengelola dirinya sendiri, dan mengelola hubungannya. Adapun materi-materi lainnya yang akan di sampaikan adalah soal pisikologi keluarga, konsep berkeluarga dari kecamata keluaraga, kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi serta keterampilan komunikasi mengelola konflik, mengelola kebutuhan keuangan keluarga dan persiapan mereka menjadi orang tua, hal ini di sampaikan oleh anggota Tim Pedoman Binwin Catin Kemenag, Alissa Wahid.

Pernikahan yang menjadi salah satu permasalahan di Indonesia adalah pernikahan dini. Pernikahan dini ini sangat beresiko pada kesehatan reproduksinya misalnya, karena ibu terlalu muda saat melahirkan maka dari segi fisik belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan. Perempuan terlalu muda untuk menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker rahim. Sebab, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang (Lutfiati, 2008:11) Selain itu bayi yang dilahirkan berpotensi prematur (lahir sebelum waktunya), berpotensi pendarahan yang berakibat kematian pada ibu dan bayinya, kurang optimalnya ibu untuk memelihara bayinya secara baik. Mental ibu belum siap untuk menjalankan peran sebagai ibu karena usianya yang belum cukup umur sangat berpengaruh terhadap psikisnya.

Selain itu banyak sekali dampak dari pernikahan dini misalnya: perceraian, pola pikir di usia dini menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga emosi yang tidak dapat terkontrol menyebabkan terjadinya perceraian. Kehilangan masa remaja pernikahan dini mengakibatkan hilangnya masa–masa yang seharusnya dinkmati dengan bermain, bersenang-senang bersama teman dan tidak terganggu dengan kewajiban mengurus rumah tangga. Pendidikan terganggu Pernikahan dini membuat pendidikan menjadi terganggu di masa depan hal ini yang membuat semakin rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentinganya pendidikan.

Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi akibat pernikahan dini salah satunya terjadi pada seorang wanita yang berumur 15 tahun sebut saja dia Y dan suaminya yang berinsial D berusia 16 tahun . Y ini harus merenggut nyawanya di Rumah Sakit Umum Indramayu akibat mengalami luka di beberapa bagian kepala dan sekujur tubuh. Dugaan sementara Y ini meninggal karena suaminya sendiri. Namun hasil pemeriksaan post-mortem atas penganiayan itu belum keluar. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indramayu mengatakan akan terus memantau kasus tersebut (Kompas.com, 23/11/2018).
Kasus yang tak kalah memperihatikan adalah pernikahan dini pada tahun 2016 antara Yeni, saat itu yeni berusia 13 tahun dan D suaminya saat itu 14 tahun dilakukan atas desakan keluarga, keluarga khawatir muda mudi yang pacaran itu akan melakukan zina perbuatan terlarang dalam agama islam. 5 bulan setelah menikah, masih menurut laporan Djakarta post, Yeni hamil namun bayinya meninggal setelah lahir prematur diusia kandungan 7 bulan. Dari kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pernikahan dini sangat berdampak negatif.

Data pernikahan dini di indonesia yang marak terjadi sudah tercatat masih tinggi menurut Deputi Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani, ‘’Angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi kalau dibandingkan untuk seluruh pasangan katakanlah 11,2 persen,’’ katanya saat ditemui IDN Times di Hotel Swiss-Belinn, Malang, Jawa Timur, Selasa (16/7).

Pernikahan dinipun berdampak pada perceraian berdasarkan detik.com dari website Mahkamah Agung, Rabu (3/4/2019), sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan, sedangkam dari pihak laki-laki, 111.490 orang. Jumlah di atas merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim. Belum termasuk pasangan non muslim, yang melakukan perceraian di pengadilan umum. Bahkan di Provinsi Banten, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan pernikahana usia dini menjadi salah satu pendorong meningkatnya angka perceraian di provinsi Banten. Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, (KKBPK) bersama mitra tahun 2019 yang dilaksanakan BKKBN di Patrajasa, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Senin (8/4/2019).

Banyak sekali upaya pemerintah untuk mencegah terjadi pernikahan dini diantaranya, wajib belajar selama 12 tahun merupakan salah satu upaya sebagai solusi mengurangi terjadinya pernikahan dini, jika anak belajar 12 tahun maka setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun usia anak kurang lebih 18/19 tahun anak juga berfikiran lebih luas dengan cilta-cita lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup mapan sehingga wawasan tentang kehidupan dan permasalahannya sudah cukup memadai dan tidak menutup kemungkinan anak akan berfikir ulang untuk mengambil keputusan pernikahan dini.

Selain itu pemerintah juga merencanakan adanya bimbingan pra nikah dan sertifikat layak menikah, hal ini agar tidak marak terjadinya pernikahan dini dan tingginya angka perceraian. Selain itu peran keluarga juga sangat penting dalam mengontrol remaja namun tidak over agar remaja merasa masih diberi kepercayaan dan tidak merasa terintimidasi. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, kominikatif, dan nyaman bagi remaja.

Komentar dibawah ini