Tak Penuhi Undangan Bawaslu, Irna Balas Dengan Surat

Pandeglang, badakpos.com – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mangkir dari undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (13/2). Sedianya, panggilan Irna untuk dimintai keterangan soal kapasitasnya sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana untuk saat ini Bawaslu sedang mendalami dugaan keterlibatan ASN dalam agenda politik yang dilaporkan oleh salah satu organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Laporan itu bermula saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menggelar rapat bersama puluhan Koorwil Dindikbud disalah satu hotel di Pandeglang beberapa waktu lalu.

Kegiatan itu dihadiri oleh salah seorang Caleg yang merupakan suami dari Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah dan diduga ada gerakan mobilisasi ASN untuk mendukung pencalonan Dimyati. Hal ini dilaporkan sebagai kampanye yang melibatkan ASN.

Fauzi Ilham mengatakan, undangan bupati karena sebagian dari turut terlapor, karena dianggap telah lalai melakukan pembinaan. “Maka dari itu Bawaslu mengundang bupati untuk dimintai keterangan. Namun sampai saat ini, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Bawaslu,” ujar Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang.

Pada saat pemanggilan, Irna diketahui tidak hadir dan malah memilih ke Labuan untuk menghadiri agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan.

Masih dikatakan Fauzi, ia mengaku sebelumnya Irna sempat melayangkan surat kepada Bawaslu mempertanyakan pemanggilan penyelenggara terhadap ASN Pandeglang. Namun hal itu tidak cukup menjawab kebutuhan kajian Bawaslu. “Bupati memang sebelumnya sudah menyampaikan surat, mempertanyakan soal ASN yang diundang Bawaslu,” tambahnya.

Usai mangkir, Bawaslu berencana akan kembali mengundang Irna dalam waktu dekat. Karena Bawaslu hanya memiliki kesempatan 2 kali melakukan pemanggilan terhadap terlapor. “Bila masih mangkir, maka kami akan tetap memproses laporan dari hasil klarifikasi yang ada,” kata Fauzi.

Sejauh ini Bawaslu sudah menangani laporan kasus tersebut pada tanggal 8 Februari lalu, Bawaslu sudah mengundang beberapa pejabat yang turut menjadi terlapor. Mereka yang sudah memenuhi undangan Bawaslu ialah Ketua PGRI, Kepala Dindikbud, dan Ketua Forum Koorwil. “Dari hasil pemanggilan beberapa ASN, untuk sementara hasilnya masih bersifat normatif bahwa berkaitan dengan kegiatan itu hanya kedinasan. Lalu yang kedua kami akan mendalami berkaitan hasil klarifikasi,” tegasnya.

Masih dikatakan Fauzi, adapun proses kajian ini, ditargetkan selesai dalam waktu 8 hari. Tercatat mulai dari tanggal 15 Februari mendatang, Bawaslu merencanakan akan menetapkam hasil kajian. “Jadi nanti kami akan buat kajian dan hasilnya akan kami rekomendasikan,” tutupnya. (BP-10)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *