Tata Cara Penerapan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

0
91

Oleh : Riza Ayu Nandhiro

Penulis Adalah : Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan untuk membuat sertifikat tanah yang sah. Tetapi masyarakat sendiri enggan atau malas untuk mengurus sertifikat tanahnya.

Ada kemungkinan masyarakat masih berasumsi jika mengurus sertifikat tanah itu repot dan terbayang akan rumitnya proses pengurusan sertifikat tanah. Apalagi jika masyarakat kurang teliti dalam proses pengurusan sertifikat tanahnya maka banyak oknum-oknum atau sosok penghubung mafia (biasa disebut dengan calo) sertifikat tanah dengan menjanjikan kepada masyarakat akan mempercepat proses pengurusannya tetapi dengan tambahan biaya yang mahal.

Tidak ada kepastian waktu dan proses pelayanan yang berbelit-belit akan berdampak pada banyaknya tanah yang masih belum memiliki sertifikat tanah atau bukti kepemilikan. Pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah, dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan salah satu kegunaan sertifikat tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum, dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atau suatu bidang tanah.

Pada pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sidoarjo menargetkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 mendapatkan kuota sebanyak 60.000 sertifikat dari pengadaan program PTSL dengan target 60 ribu tanah wajib terdaftar. Penetapan lokasi pelaksanaan PTSL di Sidoarjo ini dilaksanakan pada 13 Kecamatan dan 48 desa/kelurahan, meliputi Kecamatan Sidoarjo dimana desa Lebo terpilih untuk ikut serta dalam program PTSL ini. Adapun biaya yang dikenakan di tingkat desa yang dilaksanakan oleh panitia/tim seperti biaya materai, biaya alat pembatas/pal di Desa Lebo sendiri menggunakan pipa paralon.

Biaya warkah serta biaya transportasi aparat desa yang dibebankan kepada peserta PTSL. Biaya ini diatur pada SK dan bersama 3 menteri lainnya yaitu tidak boleh melebihi dari Rp. 150.000 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk setiap jenis tanah ada tanah hibah, tanah waris tanah konversi dan lainnya.

Proses-prosesnya dilakukan oleh para implementor dalam melaksanakan kebijakan program PTSL di Kecamatan Sidoarjo. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun pada pelaksanaannya ada tahapan-tahapan. Tahapan pelaksanaan kebijakan program PTSL ini dimulai dari persiapan, sosialisasi sampai proses pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sidoarjo. Di Desa Lebo sendiri sudah memasuki tahap pemberkasan ke BPN, dimana kemarin mulai penandatangan surat-surat pemilik tanah setelah melalui proses yang mungkin cukup lama dikarenakan ada pandemic.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here