Telat Bayar Pajak, BPHTB dan Balik Nama Sulit Di Proses

0
1

Pandeglang, badakpos.com – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang mulai memberlakukan aturan ketat dalam hal kepengurusan pajak. Salah satunya, masyarakat yang belum membayar pajak, maka tidak bisa mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala BP2D Pandeglang, Utuy Setiadi menerangkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa memproses BPHTB atau balik nama sertifikat maupun penerbitan sertifikat baru apabila ada Wajib Pajak (WP) yang belum membayar atau melunasi kewajibannya. “Contoh dia belum bayar BPHTB dari transaksi yang ada, BPN tidak bisa menertibakan. Kecuali kalau dia sudah membayar pajak dengan melampirkan keterangan dari BP2D,” ujarnya, Selasa (30/7).

Masih dikatakan Utuy, pihaknya memiliki database wajib pajak yang memang tercatat statusnya masih menunggak. Sehingga jika mereka ingin mengurus BPHTB atau balik nama namun belum membayar pajak, maka dipastikan tidak akan diproses. “Kalau itu sudah, maka proses bisa dilanjutkan. Kalau belum, maka harus ditunda. Kami sudah memberlakukan di pertengahan tahun lalu,” paparnya.

Maka dari itu, Utuy mengimbau kepada masyarakat yang ingin mengurus BPHTB atau sertifikat balik nama, agar segera memeriksa terlebih dahulu yang ada dilayanan BP2D. Adapun masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses layanan itu secara online dan menyiapkan jumlah tunggakan apabila belum membayar. “Kami punya data yang belum bayar pajak. Mereka bisa mengecek sudah bayar pajak atau belum ke layanan online. Di situ akan tersajikan nilai tunggakan jika belum membayar. Jadi sebelum ke BPN bisa mengecek langsung ke BP2D,” himbaunya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Pandeglang, Ali Sadikin membenarkan jika adanya proses mengurus BPHTB dan sertifikat balik nama, pemohon harus melampirkan bukti pembayaran pajak. Hanya saja hal itu sudah diberlakukan sejak lama, sebelum adanya kerjasama dengan BP2D. “Memang ada syarat yang harus dipenuhi dengan melampirkan bukti pembayaran. Hal itu sudah berlaku sebelum adanya perjanjian dengan BP2D,” beber Ali saat ditemui langsung di ruang kerjanya.

Akan tetapi, Ali lebih menegaskan, pihaknya tidak mengelola uang yang masuk untuk mengurus BPHTB. Hal itu dikarenakan BPN hanya bertugas menerima untuk validasi berkas yang masuk. “Kurang hapal untuk biaya kepengurusannya. Kalau prosesnya paling lama lima hari kerja berdasarkan SOP. Itu berlaku untuk perorangan dan perusahaan,” tutupnya. (BP-10)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here