Transformasi Hukum Islam Menuju Hukum Positif

0
192

Oleh : Azhar Adam
Penulis Adalah :Mahasiswa Hukum Tata Negara Uin Bandung

Hukum Islam merupakan suatu aspek dari ajaran agama Islam yang menempati posisi penting dalam perspektif umat Islam, karena ia adalah manifestasi paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama.

Mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Di dalam diri Islam selain terdapat dimensi hukum (syari’ah) terdapat pula dimensi akidah dan akhlak yang ketiganya tidak dapat dipisahkkan antara satu dengan yang lainnya. Syari’ah sendiri merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang paling penting bagi kaum muslimin dan merupakan obyek refleksi utama mengenai al-Qur’an dan teladan ideal Nabi Muhammad (as-Sunnah). Syari’ah mewakili dari sistem nilai keagamaan yang menjadi kerangka rujukan bagi tingkah laku dan perbuatan setiap orang muslim. Ada empat langkah dalam pelaksanaan syari’ah, yaitu

  1. langkah hermeneutis
  2. langkah sosialisasi
  3. langkah politik
  4. langkah penegakan

Hukum islam mempunyai kelebihan yang tidak dimliki oleh hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia dari berbagai segi ataupun makna.  Hukum buatan manusia itu terbatas pada perangkat aturan yang bersifat materil dan keduniawian semata. Hukum-hukum yang terdapat di dalamnya hanya terbatas pada memelihara hal yang sifatnya lahir saja, tidak ada aspek halal maupun haram, tidak ada hal-hal yang sifatnya batin dalam hubungannya dengan Khaliq (sang pencipta).

Maka dari itu, jika badan legislatif dan yudikatif lemah atau lembaga hukumnya salah, serta terdakwa bebas dari tuduhan yang diajukan kepadanya, maka hal tersebut dapat diterima tanpa adanya dosa. Hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan tidak adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita untuk mewujudkan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin dapat tercapai. Legislasi hukum Islam suatu manifestasi modernisme Islam yang paling penting. Dengan integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern epistimologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendirinya.

Memodifikasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional tentu sangat memungkinkan. Hal ini dapat dilihat ada beberapa kekuatan dan peluang dalam hukum Islam, antara lain dalam hal kekuatan :

  1. Karakter hukum Islam secara global dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi karena hukum islam memiliki dua dimensi, yakni tsabat (konsistensi) dan tathawwur (transformasi) memungkinkan Islam selalu signifikan dengan perubahan sosial dan temporal yang selalu terjadi
  2. Sebagai hukum yang bersumber kepada agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang sangat kuat, tidak terbatas sebagai aturan yang berdimensi profan humanistik, akan tetapi juga berdimensi transendental
  3. Hukum Islam didukung oleh sebagian besar penduduk Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam

d Secara historis maupun sosiologis hukum Islam sudah mengakar pada praktek kehidupan hukum masyarakat.

Adapun peluang hukum Islam agar ditransformasikan ke dalam hukum nasional, yakni :

  1. Pancasila sebagai asal mula dari segala sumber hukum di Indonesia dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara yang memberikan kedudukan penting bagi agama. Hal ini membuka peluang bagi dikembangkannya hukum yang bersumber dari agama (hukum Islam)
  2. Pengembangan hukum ditunjukkan agar tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat yang mayoritas beragama Islam tak dapat dipisahkan dari hukum Islam.
  3. Adanya political will dari pemerintah untuk dikembangkannya hukum Islam dalam sistem hukum nasional meskipun masih terbatas, (d) Masyarakat muslim Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan hukum agama (hukum Islam) sesuai tuntutan akidahnya.

Meskipun demikian, campur tangan negara terlalu jauh dalam pembentukan hukum agama yang tidak selamanya menguntungkan. Birokratisasi pada hukum agama mengharapkan keteraturan, namun apabila jaringan negara semakin kuat, sehingga kebebasan individu semakin terbatas. Dengan demikian pelaksanaan syari’ah ada yang dilaksanakan individu tanpa adanya bantuan negara atau masyarakat, ada pula yang pelaksanaannya memerlukan bantuan masyarakat meskipun tidak perlu kekuasaan negara, ada juga yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa campur tangan Negara. Kaitan dengan itu perlu dibedakan dalam pengakajian dan penelitian antara hukum Islam yang bersifat qadhai (yuridis) dengan diyani (etis). Disebut qadhai, karena hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan yuridis yang telah menyentuh kepentingan sosial masyarakat, dan disebut diyani karena hukum Islam yang bersifat etis dan secara pribadi menuntut ketundukan dan kepatuhan. Hukum yang bersifat diyani dapat ditangani secara profesional oleh mufti melalui fatwa, sedangkan yang bersifat qadhai dilaksanakan oleh hakim melalui peradilan.

Dalam konteks Indonesia, maka hal itu memerlukan penelitian hukum Islam yang bersifat qadhai (yuridis) terhadap praktek-praktek hukum Islam yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam nusantara untuk merekonstruksi tradisi serta pemikiran hukum Islam yang pernah eksis di kawasan nusantara masa-masa lalu. Hukum Islam diyani, tentunya tidak usah dilembagakan dalam aturan resmi kenegaraan karena terkait dengan kepentingan individu masyarakat. Namun sebaliknya, hukum Islam qadhai (yuridis) harus mendapatkan pengakuan dan pengaturan resmi negara, ketika sudah menyangkut aktivitas dan dinamika sosial. Hal ini tentunya penting, karena urgensi pengakuan dan pengaturan hukum tersebut sebenarnya untuk menjamin toleransi dan ketertiban hukum pada masyarakat itu sendiri.

Kajian pokok di atas menyangkut upaya pembangunan atau pengembangan bidang materi hukum Islam di Indonesia. Sebagai konsekuensi negara yang berdasarkan jati dirinya berdasarkan hukum, maka hukum itu berlaku kalau didukung oleh tiga tiang utama, yaitu

  1. Lembaga atau penegak hukum yang dapat diandalkan
  2. Peraturan hukum yang jelas
  3. Kesadaran hukum masyarakat

Ketiga tiang utama itu merupakan satu sistem yang saling kait mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Bertitik tolak dari kebijakan pembangunan nasional bidang hukum yang menyangkut materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum, serta terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 melalui penataan hukum nasional dengan memantapkan kerangka hukum nasional, menginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum. Pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, disiplin nasional serta lebih menghormati dan dijunjung tingginya hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum nasional menjadi penting. Materi hukum, aparatur dan penegak hukum, pembangunan sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. Kesemuanya antara tiga tiang utama pendukung berlakunya negara hukum sebagai kebijakan pembangunan nasional bidang hukum sangat relevan dan urgen.

Pembangunan bidang materi hukum termasuk materi hukum Islam di arahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional dengan menyusun materi hukum secara menyeluruh khususnya penyusunan produk hukum baru atau pembentukan hukum, pengembangan hukum, penyusunan kerangka hukum nasional serta penginventarisasian dan penyusun unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyusunan kerangka sistem hukum nasional, penginventarisasian dalam penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan, tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut berfungsi juga sebagai bahan baku materi pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional. Namun, perlu dicatat bahwa menurut amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 “Hukum” bukan sekedar alat, tetapi juga pembangunan nasional itu sendiripun harus berada dalam kerangka hukum. Menurut Ismail Saleh, ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional. Pertama adalah dimensi pemeliharaan, kedua dimensi pembaharuan, dan ketiga adalah dimensi penciptaan yang berarti dimensi dinamika dan kreativitas.20 Dalam dimensi pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dimensi ini bertujuan mencegah timbulnya kekosongan hukum dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945. Dalam dimensi pembaharuan, yaitu suatu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional dengan cara melengkapi apa yang belum ada dan meyempurnakan atau menyesuaikan apa yang sudah ada. Dalam dimensi penciptaan yang berarti dimensi dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada.***

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional) Oleh: H. A.Khisni, S.H., M.H.
  2. Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, Cet. 1, (Yogyakarta: Cakrawala Prees, 2006 ).
  3. Cipto Sembodo, “Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan,“ dalam Mimbar Hukum No. 53 Thn. XII 2001.
  4. Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan,“, dalam Eddi Rudiana Arief et. el. (Peny), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, ( Bandung: Rosdakarya, 1991).
  5. Maksun, “ Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,“ Mimbar Hukum No. 51 Thn. XII 2001.
  6. Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya,“ di dalam Juhaya S. Praja (ed), Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional.
  7. Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP No. II/MPR/I993) yang menyangkut materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Demikian juga dinyatakan dalam GBHN 1989 yang disusun dan ditetapkan oleh MPR dalam sidang umum bulan Maret 1998 dalam bidang hukum dibawah sub judul sasaran yang menyangkut materi hukum, aparatur dan penegak hukum, pembangunan sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here