ULP Surati OPD, Proyek dari APBD dan Bankeu Belum Dilelangkan

Pandeglang, badakpos.com- Hingga saat ini proyek pembangunan yang anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, hingga saat ini belum dilelangkan.

Belum dilelangkannya proyek tersebut karena kendala dari pihak Pemkab Pandeglangnya sendiri. Dimana untuk saat ini Pemkab Pandeglang tengah memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, persoalan khusus Bankeu Provinsi tengah terhambat oleh penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (RPP) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau penerima Bankeu.

Hal itu diklaim oleh Iim Ubaedi, dirinya tidak memungkiri bahwa untuk proyek pembangunan yang bersumber baik dari APBD dan Bankeu hingga saat ini belum dilaksanakan. “Kalau dari DAK sudah hampir beres, kemungkinan tahap kedua nanti yang bakal kami lelangkan dari Bankeu. Dari APBD juga belum, nanti itu juga kami lelangkan,” ujar Kepala ULP Kabupaten Pandeglang.

Masih dikatakan Iim, untuk Bankeu dan APBD kemungkinan sekitar bulan depan baru dipastikan beres semua sesuai target. Dikarenakan sejauh ini, belum masuknya dokumen ke ULP masih proses perencanaan ditiap-tiap OPD. “Sejauh ini Bankeu sama sekali dokumennya belum masuk ke kami, karena masih dalam perencanaan di 5 OPD yakni, DPUPR, Perkim, Dinkes, RSUD dan Dindikbud,” jelasnya.

Iim pun menambahkan, agar lebih cepat dalam menyelesaikan perencanaan, sesuai instruksi Bupati Pandeglang Irna Narulita, pihaknya tengah melayangkan surat teguran kepada para OPD tersebut. “Pokoknya ibu Bupati benar-benar ingin segera semuanya dapat dilelangkan. Kami juga sesuai instruksi susah melakukan jemput bola dengan melayangkan surat teguran kepada OPD yang bersangkutan,” tambahnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani mengatakan, serapan anggaran baru mencapai 40 persen, meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) pada triwulan kedua. Sedangkan, untuk belanja langsung masih kecil serapannya, karena saat ini masih dalam tahap lelang. “Sampai saat ini serapan anggaran kurang lebih baru mencapai 40 persen, itu meliputi belanja langsung, belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang jasa, perencanaan teknis.┬áRendahnya serapan di OPD disebabkan salah satunya lambatnya proses lelang pekerjaan fisik,” jelasnya.

Ramadani pun menambahkan, sejauh ini baru 100 paket lelang yang terdaftar di ULP dari total 194 paket. Hal ini dikarenakan keterlambatan, adanya standar dokumen pelelangan yang harus direvisi sesuai Permen PUPR. Lalu penerapan LKPP versi baru. Sehingga dokumen yang sebelumnya sudah masuk, terpaksa disesuaikan kembali sesuai regulasi. “Tapi sampai saat ini sudah ada kan yang sudah dulakukan penetapan, tinggal kontrak beres, ngambil uang muka dan ketarik,” tambahnya.

Ramadani menegaskan, pihaknya juga sudah mendorong semua OPD agar memaksimalkan pekerjaan pembangunan. Karena jika tidak, maka akan berdampak buruk terutama terhadap DAK. “Karena jika tidak terserap sesuai waktu yang ditentukan, pemerintah tidak akan mentransfer ke daerah. Dengan begitu APBD lah yang harus menombok. Sehingga wajib anggaran tersebut terserap, mau nanti pengusahanya darimana yang penting anggaran tersebut terserap,” tutupnya. (BP-10)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *