Ringkasan Berita
- DPD HIPPI Banten menggelar Rakerda untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mendukung pengusaha lokal agar lebih tangguh dan berdaya saing.
- Rakerda membahas solusi atas hambatan operasional anggota, termasuk masalah akses kredit di SLIK OJK akibat pinjol serta pemahaman mengenai sistem e-procurement pemerintah.
- HIPPI Banten merekomendasikan pelibatan pengusaha lokal dalam investasi yang masuk ke daerah serta mendorong sinergi dengan pemerintah untuk memperluas jejaring bisnis.

Cilegon, Badakpos.com – DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Grand Krakatau Hotel, Senin (5/10/2026). Mengusung tema “Membuka Akses Pasar dan Memperkuat Ekosistem Pengusaha Lokal di Sektor Industri Banten”, forum ini berfokus pada penguatan kolaborasi serta strategi bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPP HIPPI Erik Hidayat, Ketua DPD HIPPI Banten Syaiful Bahri, Kepala OJK Provinsi Banten Adi Darma, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Banten Agustan, Kacab BPRS CM Kota Serang Eni Nuraeni, serta Sekdis Disperindag Banten Tubagus Regiasa Fajar yang hadir mewakili Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
Ketua DPD HIPPI Banten Syaiful Bahri menegaskan bahwa fokus utama agenda ini adalah memperkuat konsolidasi internal serta membangun kolaborasi lintas sektor agar pengusaha lokal mampu bertransformasi dan naik kelas.
“Yang pertama, sesuai tema, kita melakukan konsolidasi dan kolaborasi HIPPI Banten dengan kabupaten/kota serta seluruh stakeholder. Kedua, kita mengundang narasumber dari OJK, LPSE, Disperindag, dan instansi terkait agar usaha anggota bisa terakselerasi, usahanya tumbuh berkembang dan didukung regulasi dan regulator yang tepat,” ujar Syaiful.
“JAdi hasil dari rakorda itu salah satunya adalah kita melibatkan semua stakeholder untuk mempercepat dan mengembangkan HIPPI supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman pengusaha Banten. Itu aja,” imbuhnya.
advertisement
Menanggapi dinamika perekonomian yang belum stabil, Syaiful mengungkapkan bahwa HIPPI Banten berupaya menjaga agar para pengusaha lokal dapat bertahan (survive) sekaligus menangkap peluang baru. Syaiful mencatat bahwa sektor bisnis swasta relatif lebih tangguh dibanding sektor yang bergantung pada anggaran pemerintah yang sedang mengalami pemotongan.
Dalam sesi dialog bersama lembaga keuangan dan regulator, beberapa persoalan konkret pengusaha daerah turut dibahas, termasuk kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akibat pinjaman online (pinjol) serta akses pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-procurement).
“Banyak teman-teman kena masalah di SLIK OJK akibat pinjol, padahal usahanya sehat. Bahkan ada yang punya dua perusahaan, tapi satu kena wanprestasi sehingga menghambat kredit. Kita minta solusi ke OJK. Sedangkan dengan LPSE, kita berikan gambaran jelas bagi anggota yang belum paham cara masuk ke e-procurement pemerintah,” jelasnya.
Dari tingkatan nasional, Ketua DPP HIPPI Indonesia Erik Hidayat berpesan agar DPD HIPPI Banten merapatkan barisan dan memperluas jejaring bisnis hingga ke tingkat pusat. DPP juga mendorong pembuatan pangkalan data (database) pelaku usaha daerah untuk mempermudah pemetaan potensi bisnis.
Syaiful menambahkan bahwa salah satu poin rekomendasi utama Rakerda ini adalah pelibatan pengusaha lokal secara langsung dalam setiap investasi yang masuk ke Banten.
“Pesan dari HIPPI pusat adalah menyatukan barisan, bergerak bersama, dan kolaborasi membangun jaringan inter-provinsi maupun dengan pusat. Salah satu rekomendasi Rakerda ini adalah meminta HIPPI Pusat menjembatani anggota langsung dengan investor yang masuk ke Banten, sehingga kita tahu persis siapa orangnya dan bisa langsung berjejang. Kita juga dorong upaya ini bersama Disperindag Banten,” ungkap Syaiful.
“Harapan ke depan ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Namun dalam kondisi apa pun, pengusaha harus bertahan. Maka dari itu kita proaktif membuka kembali jaringan bisnis agar ada solusi bagi teman-teman pengusaha pribumi dalam memasarkan produk, baik jasa maupun pengadaan,” pungkasnya.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif gelaran Rakerda HIPPI Banten. Sekdis Disperindag Banten, Tubagus Regiasa Fajar, menyampaikan komitmen Pemprov Banten untuk bersinergi dengan para pengusaha lokal.
“Pemprov Banten mendukung penuh dan siap berkolaborasi dengan pengurus. Bahkan Pak Wakil Gubernur mengagendakan untuk bisa bertemu langsung dengan para pengurus HIPPI Provinsi Banten di lain kesempatan karena hari ini beliau berhalangan hadir,” tutur Regiasa saat membacakan sambutan. (BP1)


Tinggalkan Balasan