Ringkasan Berita
- Temu Media Provinsi Banten menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media siber untuk menyampaikan informasi pembangunan yang akurat serta berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menjalankan pembangunan melalui delapan program unggulan yang berfokus pada hasil nyata seperti perluasan lapangan kerja dan peningkatan akses layanan publik.
- SMSI menegaskan bahwa media siber harus memperkuat profesionalisme dan tata kelola perusahaan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital serta kecerdasan buatan.
Ringkasan di Generate oleh MEOWCONNECT, BADAKPOS.com Artificial Intelligence
Dalam perspektif tersebut, lanjutnya pemberitaan pembangunan perlu menjawab tiga hal, yaitu apa yang dilakukan, hasil apa yang dicapai, dan sejauh mana hasil tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong pemerintah, perusahaan pers, organisasi media, dan masyarakat untuk mengambil peran sesuai tanggung jawab masing masing.
“Pemerintah perlu memperkuat layanan informasi publik berbasis data. Perusahaan pers harus meningkatkan kompetensi dan keberlanjutan bisnis. Organisasi pers perlu memfasilitasi pelatihan serta penguatan tata kelola, sedangkan masyarakat harus semakin cakap memilah informasi di ruang digital,” ucapnya.
Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun menegaskan media memiliki posisi strategis dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Semangat “Banten Bergerak, Maju Berdampak” tidak boleh berhenti sebagai slogan peringatan hari jadi provinsi. Semangat tersebut harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, insan pers, dunia usaha, dan masyarakat.
“Media yang kuat bukan berarti media yang selalu memuji pemerintah. Media yang kuat adalah media yang mampu menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, profesional, dan bertanggung jawab,” ujar Lesman dalam paparannya.
Ia menilai, hubungan pemerintah dan media harus dibangun melalui kemitraan yang sehat, setara, dan profesional. Kemitraan tersebut tidak boleh berubah menjadi hubungan transaksional yang mengabaikan independensi pers.
advertisement
“Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan keterbukaan informasi dan akses data agar dapat menghasilkan pemberitaan yang akurat serta memberikan gambaran utuh kepada publik,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan